Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Perpres 158 Tahun 2024 yang mengubah struktur organisasi Kemenkeu, termasuk pemusatan tugas di direktorat baru.
Kementerian Keuangan memperluas periode tax holiday hingga Desember 2025 melalui PMK 69/2024, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memenuhi standar pajak minimum global.
Wamenkeu Anggito memaparkan bagaimana kecerdasan buatan (AI) berpotensi menggantikan fungsi Ditjen Pajak dalam mencatat dan mengukur penerimaan negara.
Direktorat Jenderal Pajak memperingatkan wajib pajak tentang berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan DJP, meliputi phishing, spoofing, dan penipuan rekrutmen pegawai.
Ditjen Pajak menyatakan pengenaan PPN hanya untuk jasa pengelolaan dalam Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) apartemen dan rusun, tidak termasuk biaya lain seperti tagihan listrik.
Ditjen Pajak mengingatkan masyarakat tentang peningkatan modus penipuan yang menggunakan nama dan tautan palsu, serta imbauan penting untuk mengamankan data pribadi dan menggunakan informasi resmi.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan tidak ada kebocoran data NPWP dari sistem informasi mereka, meski ada dugaan penjualan data oleh pelaku di forum online.
Ahli IT menyampaikan bahwa enam juta data pajak yang bocor dan dijual oleh Bjorka bisa digunakan untuk modus penipuan APK yang sempat terjadi pada awal September.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan telah meminta evaluasi menyusul dugaan kebocoran data pribadi yang melibatkan NPWP dan NIK pejabat tinggi termasuk dirinya.
Maraknya penipuan mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak melalui WhatsApp telah diwanti-wanti oleh Dirjen Pajak. Sehingga, masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati.