Berita Ditjen pajak Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Wamenkeu Anggito memaparkan bagaimana kecerdasan buatan (AI) berpotensi menggantikan fungsi Ditjen Pajak dalam mencatat dan mengukur penerimaan negara.

Direktorat Jenderal Pajak memperingatkan wajib pajak tentang berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan DJP, meliputi phishing, spoofing, dan penipuan rekrutmen pegawai.

Ditjen Pajak menyatakan pengenaan PPN hanya untuk jasa pengelolaan dalam Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) apartemen dan rusun, tidak termasuk biaya lain seperti tagihan listrik.

Ditjen Pajak mengingatkan masyarakat tentang peningkatan modus penipuan yang menggunakan nama dan tautan palsu, serta imbauan penting untuk mengamankan data pribadi dan menggunakan informasi resmi.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan tidak ada kebocoran data NPWP dari sistem informasi mereka, meski ada dugaan penjualan data oleh pelaku di forum online.

Ahli IT menyampaikan bahwa enam juta data pajak yang bocor dan dijual oleh Bjorka bisa digunakan untuk modus penipuan APK yang sempat terjadi pada awal September.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan telah meminta evaluasi menyusul dugaan kebocoran data pribadi yang melibatkan NPWP dan NIK pejabat tinggi termasuk dirinya.

Pajak pertambahan nilai (PPN) untuk membangun rumah sendiri tanpa kontraktor akan naik dari 11% menjadi 12% pada 2025, mempengaruhi biaya konstruksi.

DJP Kementerian Keuangan mengkonfirmasi bahwa Youtuber Saaih Halilintar memiliki NPWP sejak 2020, meski ada isu gagal ikuti PON 2024 di Aceh.

Maraknya penipuan mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak melalui WhatsApp telah diwanti-wanti oleh Dirjen Pajak. Sehingga, masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, akan mengevaluasi insentif PPh final sebesar 0,5% untuk UMKM yang berakhir tahun ini, dengan mempertimbangkan kapasitas dan keadilan pajak bagi UMKM.

Dirjen Pajak Kemenkeu menyampaikan bahwa tarif PPh final sebesar 0,5% untuk UMKM akan berakhir pada tahun 2024

Dalam unggahan video tersebut, dinarasikan pelaku KDRT merupakan pegawai instansi pemerintahan dengan menandai akun @kemenkeuri.

Badan usaha atau entitas yang masuk dalam kategori Wapu atau pemungut PPN antara lain, Bendahara Pemerintah, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), BUMN dan badan usaha tertentu.

Ditjen Pajak akan mengawasi rekening dengan dana lebih dari Rp 1 miliar, Sri Mulyani akan menarik utang baru, dan CEO Starbucks mengundurkan diri, merupakan artikel Top News Katadata.