Berita DMO Batu Bara Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengubah beberapa aturan soal pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri atau domestic market obligation (DMO).

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menilai ada dua kebijakan pemerintah yang menghambat transisi energi, yakni soal DMO batu bara dan kebijakan tarif listrik.

Kementerian ESDM dan Kemenko Marves akan segera merampungkan skema pungut salur MIP batu bara terkait mekanisme, pengaturan, dan penerapan royalti.

Implementasi pungutan ekspor batu bara dan penyaluran dana kompensasi batu bara melalui skema mitra instansi pengelola masih belum jelas seiring pengusaha yang ingin formula harga batu bara direvisi.

PLN meminta regulasi khusus berupa pengenaan kewajiban penjualan dalam negeri atau DMO untuk penyaluran biomassa sebagai campuran atau co-firing batu bara PLTU milik PLN.

Pemerintah Australia akan mengeluarkan regulasi yang mewajibkan produsen batu bara mengalokasikan setidaknya 10% dari produksi untuk pasar domestik, atau domestic market obligations (DMO).

Skema pungutan ekspor batu bara dikabarkan berubah dari Badan Layanan Umum atau BLU menjadi Mitra Instansi Pengelola PNBP.

Kementerian ESDM pastikan pungutan ekspor batu bara melalui badan layanan umum atau BLU akan berjalan tahun ini meski mundur dari target awal.

Aspebindo mengungkapkan molornya implementasi BLU batu bara lantaran tarik menarik antara Kemenkeu dan ESDM terkait regulasi dan aspek teknis.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut BLU batu bara masih akan didiskusikan lebih lanjut karena menemui sejumlah kendala.

Kementerian ESDM menjamin kebutuhan batu bara untuk pembangkitan listrik PLN dan IPP pada 2023 sebesar 161,2 juta ton dapat terpenuhi.

Saat beroperasi nanti BLU batu bara berpotensi menghimpun pungutan ekspor batu bara hingga Rp 137 triliun dengan asumsi HBA US$ 200 per ton.

DMO batu bara dibutuhkan untuk menjamin ketersediaan pasokan untuk kebutuhan dalam negeri melalui penghimpunan dan penyaluran dana kompensasi.

BLU batu bara akan diatur melalui peraturan presiden (perpres) yang saat ini masih dibahas oleh Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

Masalah krisis stok batu bara yang menghantui PLN pada akhir tahun lalu kembali berulang. Selisih harga di tingkat internasional dan kewajiban di pasar domestik masih menjadi biang keroknya.