Berita Fiskal Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Menko Airlangga Hartarto mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menaikkan alokasi insentif fiskal bagi pemerintah daerah menjadi Rp 1 triliun demi mendukung digitalisasi daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama 42 negara, menandatangani Multilateral Instrument Subject to Tax Rule (MLI STTR) untuk mewujudkan keadilan dan transparansi pajak global.

Banggar DPR menyarankan agar pemerintahan Prabowo mendiskusikan terlebih dahulu terkait rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada tahun 2025 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal menambah jumlah kementerian, yang dikhawatirkan akan membengkakan APBN di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.

Laporan Celios mengungkapkan 10 masalah fiskal yang berat di masa pemerintahan Jokowi. Sehingga, masalah tersebut bakal menjadi tantangan bagi pemerintahan Prabowo ke depan.

Sejumlah nama berpotensi menjadi menteri keuangan baru di masa pemerintahan Prabowo Subianto. Nama-nama yang muncul seperti Anggito Abimanyu dan Chatib Basri

Kemenkeu memastikan perubahan anggaran kementerian/lembaga pada masa pemerintahan Prabowo Subianto tidak akan memperlebar defisit APBN 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai utang Indonesia masih terjaga di bawah batas aman, meski negara maju dan berkembang mengalami lonjakan utang signifikan setelah pandemi.

Rendahnya rasio pajak Indonesia, yang hanya 10,5% dari PDB bisa berdampak besar pada peningkatan beban fiskal negara.

Presiden Jokowi membentuk Badan Gizi Nasional yang akan menjalankan program Makan Bergizi Gratis. Kehadiran lembaga ini untuk meningkatkan gizi dan kesehatan nasional.

Presiden Jokowi menggarisbawahi pentingnya RAPBN 2025 dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,2%.

Presiden Jokowi akan membacakan kerangka makro dan fiskal, hingga rencana keuangan yang akan dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto. Hal ini akan tertuang dalam nota keuangan RAPBN 2025.

Kementerian Keuangan berupaya mendorong sektor properti dengan memberikan diskon pajak melalui insentif PPN DTP.

IMF memperingatkan risiko utang dan stabilitas keuangan, serta memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal stagnan di bawah target pemerintah.

Pemerintah perlu mempertimbangkan pajak progresif dan berkelanjutan di tengah himpitan keterbatasan fiskal saat ini.