Berita IKN Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Tersangka berperan sebagai pemodal, penanggung jawab, sekaligus pihak yang menyuruh para operator alat berat untuk tambang batu bara ilegal di IKN.

Pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di IKN ditargetkan rampung pada 2027. Selain itu, akan dibangun tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) berkapasitas 74 ton.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan realisasi pembangunan fisik untuk kawasan yudikatif, legislatif, serta kompleks perkantoran mulai dikerjakan secara serentak pada Desember 2025.

Sarawak mengumumkan rencana investasi dengan IKN, termasuk pengembangan jalur kereta api dan maskapai Air Borneo, untuk menghubungkan pulau Kalimantan, serta kerja sama di sektor kesehatan.

Otorita IKN menandatangani delapan kontrak pembangunan kawasan legislatif, yudikatif, dan kantor pendukung. Total 20 dari 28 paket Tahap 2 sudah berjalan menuju target 2028.

Nusantara Smart City Forum 2025 mempertemukan Indonesia dan Korea Selatan untuk memperkuat kolaborasi teknologi kota cerdas di IKN guna mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Langkah ini menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan IKN berlangsung sesuai rencana tata ruang serta melindungi kawasan hutan yang menjadi fondasi IKN sebagai kota hutan.

Otorita IKN bangun embung dan kolam retensi di KIPP untuk memastikan pasokan air berkelanjutan, mendukung konsep Sponge City dan ketahanan lingkungan.

Komisi II DPR RI dan Otorita IKN memperkuat koordinasi percepatan pemindahan ASN dan kesiapan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik 2028.

OIKN menduga tambang ilegal kini telah mencaplok sekitar 4.000 hektare wilayah IKN.

Pemangkasan anggaran IKN menjadi Rp 14,8 triliun pada tahun ini mulai memukul rantai pasok konstruksi

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono, mengklaim investor tak mempermasalahkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan hak guna tanah termasuk Hak Guna Usaha (HGU) 190 tahun di IKN.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan pemindahan instansi pusat ke Ibu Kota Nusantara (IKN) belum terlaksana.

Badan Anggaran (Banggar) DPR mendorong percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar memberikan dampak ekonomi kepada daerah.

Pemerintah menyiapkan strategi agar investor tidak kabur dari proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara usai MK membatalkan HGU 190 tahun di IKN.