Berita Iuran Tapera Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Kebijakan Tapera dianggap tumpang tindih dengan program pembiayaan rumah dari BPJS Ketenagakerjaan. Apa perbedaan Tapera dengan BPJS Ketenagakerjaan?

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membuka peluang untuk mengundur implementasi kewajiban iuran Tapera berpotensi yang akan dimulai pada 2027.

Serikat buruh menilai pemerintahan saat ini kemungkinan tidak ingin memperdebatkan implementasi Tapera.

Kementerian PUPR memperkirakan implementasi pungutan iuran tabungan perumahan rakyat atau Tapera pada pegawai swasta baru akan berlangsung setelah 2027.

Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Asep Rahmat Suwandha mengatakan MLT dan Tapera memiliki konsep yang berbeda. Tapera merupakan tabungan, sedangkan MLT adalah program tambahan.

Serikat buruh menentang kebijakan iuran Tapera dan berencana menyiapkan aksi unjuk rasa skala besar.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan bahwa bagi peserta program Tapera yang tidak membutuhkan pendanaan untuk membeli rumah, iuran akan dikembalikan ditambah dengan imbal hasil.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui terdapat kekhawatiran masyarakat mengenai Tapera karena sosialisasi yang kurang efektif, dan menyatakan ke depan akan ada komunikasi lebih intensif.

Kementerian Ketenagakerjaan menyebut program tabungan perumahan rakyat atau Tapera berbeda dengan manfaat layanan tambahan (MLT) peserta jaminan hari tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan.

BP Tapera menyatakan 80% dana program Tapera akan ditempatkan di obligasi. Mayoritas surat utang tersebut merupakan obligasi negara dengan peringkat tinggi sehingga risikonya rendah.

Heru mengatakan peserta Tapera yang sudah punya rumah dapat mengambil imbas hasil atau pokok simpanan serta hasil pemupukan setelah kepesertaan berakhir.

Kementerian PUPR menghitung perlu ada 1.000 hingga 2.000 peserta tabungan perumahan rakyat atau Tapera untuk membiayai rumah seharga Rp 170 juta.

Pemerintah menyebut status kepersertaan Tapera hanya berlaku untuk pekerja yang gajinya di atas upah minimum.

Kemenakera mengatakan adaya PP Tapera tak langusng membuat gaji upah pegawai swasta langsung dipotong saat ini.

Apindo memilih uji materi atau judicial review menjadi jalan terakhir untuk menolak program tabungan perumahan rakyat atau Tapera.