Berita Kelapa Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengatakan pemerintah berencana mengenakan pungutan ekspor pada kelapa bulat.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengumumkan pemerintah akan menetapkan pungutan ekspor bagi kelapa bulat pekan ini sebagai pengganti moratorium ekspor untuk menyeimbangkan pasokan dalam negeri.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan tujuan rencana penerapan pungutan ekspor untuk komoditas kelapa bulat dalam rangka menyeimbangkan kebutuhan dalam negeri dan ekspor.

Penyebab utama lonjakan harga kelapa di Indonesia adalah meningkatnya permintaan ekspor, khususnya ke Cina, dimana kelapa diolah menjadi susu nabati

Menko Zulhas menekankan pemerintah tidak akan menghentikan ekspor kelapa bulat meskipun harga melonjak di pasar domestik, dengan kenaikan harga dinilai menguntungkan petani.

Pemerintah berencana mengenakan pungutan ekspor untuk mengatasi masalah kelangkaan stok kelapa di dalam negeri yang menyebabkan harganya melonjak.

Bapanas sedang mengkaji potensi ekspor beras menyusul izin dari Presiden Prabowo Subianto, di tengah kondisi surplus produksi beras nasional yang mencapai 5,79 juta ton.

Pemerintah Indonesia mempertimbangkan moratorium ekspor kelapa untuk mengatasi kelangkaan domestik dan mendukung industri pengolahan kelapa lokal.

Menko Pangan, Zulkifli Hasan, mengumumkan rencana pemerintah untuk membangun 500 pabrik pengolahan Singkong di tiap kabupaten Indonesia, untuk mengembangkan etanol dari Singkong.

Mendag Budi Santoso mengadakan pertemuan antara industri dan eksportir kelapa guna mencari solusi atas kelangkaan dan tingginya harga kelapa di pasaran domestik.

Hilirisasi industri kelapa memiliki tujuh arah diversifikasi, antara lain untuk bahan baku bahan bakar pesawat ramah lingkungan atau bioavtur.

Hilirsasi diharapkan dapat mendorong nilai tambah industri kelapa di Tanah Air yang kini mulai disalip Filipina.

Dalam paparannya, Kementerian PPN/Bappenas mengatakan, Indonesia mengekspor 756,98 juta kelapa dengan pajak 0%. Karena itu, langkah pengendalian pertama adalah melakukan pengenaan bea ekspor.

Pemanfaatan kelapa untuk menjadi bahan baku bioavtur masih terkendala pembudidayaan kelapa yang masih dalam tahap perkebunan rakyat.

Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) berharap rencana pengelolaan dana bea ekspor kakao dan kelapa dapat memacu hilirisasi di kedua sektor tersebut.