Kemelut Jiwasraya: Nasabah Jiwasraya Sambut Gugatan PKPU

Pengkinian data ini bertujuan agar pemegang polis bisa mendapatkan rasa aman dan nantinya dapat terlayani dengan baik.

Di tengah aksi korporasi yang sedang dijalankan pemerintah dan Tim Gabungan, manajemen baru juga harus melakukan pembenahan fundamental.

Kebanyakan para pemilik dana tidak begitu kritis atas risiko investasi, mereka hanya memikirkan keuntungan. Hal ini yang terjadi pada nasabah asuransi Jiwasraya.

OJK mencatat pendapatan premi bruto dari asuransi jiwa per 2019 mencapai Rp 185 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan asuransi umum Rp 9 triliun.

Sebelumnya hanya mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo yang dituntut bui seumur hidup.

Kementerian BUMN bakal menawarkan opsi haircut alias pengurangan nilai pokok bagi yang ingin mencairkan dana investasinya lebih cepat.

Dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasikan suntikan modal untuk PT BPUI sebesar Rp 20 triliun, antara lain guna menyelesaikan masalah Jiwasraya.

Program restrukturisasi untuk pemegang polis JS Saving Plan dan tradisional masih menunggu keputusan rapat.

Pendapatan premi Jiwasraya akhir tahun lalu anjlok 71,51% dari Rp 10,48 triliun pada 2018 menjadi Rp 2,98 triliun, tetapi beban klaim dan manfaat menurun.

Saham Trada Alam Minera, Inti Agri Resources, dan SMR Utama yang terseret kasus Jiwasraya telah terkena suspensi sejak 23 Januari 2020.

Pemerintah sebelumnya berjanji memberikan tawaran restrukturisasi polis mulai Agustus 2020

Ekonom menilai kategorisasi polis dibutuhkan agar Jiwasraya mendahulukan restrukturisasi dan pembayaran polis nasabah yang paling membutuhkan dana segar.

Dalam laporan keuangan yang diserahkan ke BPK, Jiwasraya tercatat memiliki kewajiban pada tahun lalu sebesar Rp 52,74 triliun.

Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya untuk tahun 2019 seharusnya rampung pada bulan lalu.

Seluruh polis Jiwasraya baik tradisional maupun JS Saving Plan akan direstrukturisasi dengan produk baru yang imbal hasilnya lebih rendah dari sebelumnya.