Berita Kemenkeu Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Coretax, platform tunggal pelaporan SPT, dihadapkan pada tantangan signifikan termasuk kendala teknis dan koordinasi lembaga, membuat masa transisi pajakan menjadi kompleks dan dipertanyakan.

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto mengungkapkan banyak eksportir memainkan data demi bebas pajak.

Pemerintah mewajibkan perusahaan menyetorkan laporan keuangan ke Kemenkeu mulai 2027.

Kemenkeu masih mengkaji kenaikan gaji ASN meskipun sudah menerima surat dari Menteri PANRB.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan realisasi penyerapan anggaran program makan bergizi gratis alias MBG per 18 November 2025 mencapai Rp 41,3 triliun.

Kejagung melakukan penggeledahan terhadap pejabat pajak terkait dugaan korupsi, DJP Kemenkeu menunggu keterangan resmi sambil menghormati proses hukum independen.

Kemenkeu berencana menetapkan tarif baru untuk bea keluar ekspor emas, bertujuan mendukung hilirisasi dan menyediakan lebih banyak emas untuk kebutuhan domestik.

Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan pengenaan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), beracuan pada rata-rata tarif di ASEAN sekitar Rp 1.771 per liter.

Kemenkeu memastikan meminum es teh manis di warung tak dipungut cukai MBDK atau minuman berpemanis dalam kemasan.

Kejagung menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi pengurangan pajak pada 2016 – 2020. Kasus ini berkaitan dengan oknum pegawai di Ditjen Pajak Kemenkeu.

DJP mengatur ulang PPh final 0,5% untuk menutup celah penghindaran pajak dan memastikan hanya wajib pajak yang memenuhi kriteria yang mendapat fasilitas tersebut.

Kemenkeu tengah merampungkan regulasi tentang tarif bea keluar untuk ekspor emas, guna menjaga pasokan dan memacu hilirisasi di Indonesia.

Menkeu Purbaya mengumumkan pengembalian anggaran tidak terserap sejumlah Rp3,5 triliun oleh berbagai kementerian/lembaga, yang diakibatkan oleh ketidakmampuan dalam pengelolaan dana tersebut.

Kemenkeu tengah mengkaji cukai atas barang-barang sekali pakai seperti diapers dan tisu sebagai bagian dari eksplorasi sumber penerimaan negara baru.

Menkeu Purbaya memperkenalkan sistem profil tunggal wajib pajak untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, yang diceritakan dalam PMK Nomor 70 Tahun 2025.