Berita Kemenkeu Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Masyita Crystallin menempati posisi baru sebagai Head of Economic & ESG Strategic Positioning di Danantara Investment Management.

Juda Agung menyampaikan alasan dirinya mundur dari jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) karena mendapat penugasan baru untuk menjadi Wakil Menteri Keuangan atau Wamenkeu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 orang pejabat pimpinan tinggi pratama (pejabat eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Rabu (28/1).

Kemenkeu masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah yang akan mengatur tentang penerbitan SBN valas yang akan dijadikan instrumen untuk penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA).

Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam APBN 2026 hanya Rp491 miliar, turun drastis dari outlook 2025 senilai Rp2,01 triliun.

DJP Kemenkeu buka suara usai penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantornya.

Kemenkeu mengatakan mandat baru untuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berbeda dengan apa yang selama ini sudah dilakukan oleh otoritas moneter, yakni Bank Indonesia.

Sudah memasuki pekan pertama 2026, pemerintah hingga kini belum juga mempublikasikan Undang-undang APBN 2026 kepada publik.

Kementerian Keuangan membantah informasi yang menyebutkan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merupakan otak di balik penyitaan uang korupsi yang dilakukan Kejaksaan Agung.

Kemenkeu merelaksasi penyaluran dana transfer ke daerah alias TKD tanpa syarat ke sejumlah wilayah terkena dampak bencana di Sumatra. Nilainya Rp 46,05 triliun hingga 2026.

Kemenkeu telah menyalurkan anggaran penanganan bencana ke Aceh, Sumatra Utara, dan Barat untuk mendukung rekonstruksi.

Kebijakan bea keluar batu bara diharapkan tingkatkan penerimaan keuangan negara hingga Rp 25 triliun.

Kemenkeu memproyeksikan defisit APBN 2025 akan melebar.

Mekanisme penyaluran TKD akan dibuat lebih praktis sehingga tidak memberatkan pemerintah daerah yang sudah kesulitan karena terdampak bencana.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pemerintah untuk tidak merevisi aturan kawasan berikat di tengah kondisi pasar global yang belum pulih.