Kemenkeu: Kemenkeu Masih Targetkan Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan

Rencana bank emas ini termuat dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU PPSK yang disampaikan pemerintah kepada DPR pada akhir Oktober 2022. Nantinya, yang akan mengawasi bank emas ini adalah OJK.

Kementerian Keuangan melihat pertumbuhan ekonomi akan melambat pada kuartal keempat tetapi memperkirakan perekonomian sepanjang tahun ini masih akan tumbuh kuat di atas 5%.

Kemenkeu melihat terdapat lima resiko yang membayangi perekonomian tahun depan. Salah satunya perlambatan ekonomi global.

Pembahasan mengenai intervensi APBN di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung masih berlangsung alot. Kemenkeu, Kementerian BUMN dan konsorsium proyek masih berunding.

Pemerintah memutuskan untuk menaikkan cukai rokok sebesar 10%, yang berlaku pada 2023 dan 2024.

Pembayaran kompensasi BBM dan listrik sebesar Rp 163 triliun kepada Pertamina dan PLN masih sesuai dengan perkiraan pemerintah sehingga tidak membuat APBN defisit.

Kementerian Keuangan bakal menghemat sisa anggaran sekitar 1.200 triliun sebagai dana cadangan tahun depan. Langkah ini sebagai upaya mengantisipasi ancaman resesi 2023.

RUU PPSK yang merupakan omnibus law sektor keuangan ini akan merevisi 15 undang-undang.

Nilai penawaran surat utang negara (SUN) tercatat masih yang terendah sepanjang penerbitan SUN tahun ini.

Empat negara sudah menghapus utang Indonesia mencapai Rp5,1 triliun. Kemenkeu tengah menjajaki kemungkinan penghapusan utang oleh negara-negara kreditur lainnya.

Cukai minuman berpemanis dan plastik sudah masuk dalam rencana pendapatan APBN 2023. Namun Sri Mulyani mempertimbangkan situasi ekonomi yang semakin tidak menentu tahun depan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hingga September 2022, penyaluran TKD sudah mencapai 68,7% dari total alokasi yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 98 tahun 2022.

Per 30 September 2022, pajak daerah tercatat mencapai Rp 213,41 triliun. Sementara, penerimaan daerah dari retribusi mencapai Rp 5,91 triliun, atau naik 9,6%.

Terhadap keseluruhan penerimaan pajak, PPh Badan berkontribusi paling besar, yakni mencapai 21,1%. Menkeu sebut ini menjadi indikator pemulihan ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis tahun ini penerimaan pajak mampu melampaui target, jika melihat persentase pencapaian PPh non-migas dan PPh migas.