Berita Kemenkeu Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Kemenkeu merelaksasi penyaluran dana transfer ke daerah alias TKD tanpa syarat ke sejumlah wilayah terkena dampak bencana di Sumatra. Nilainya Rp 46,05 triliun hingga 2026.

Kemenkeu telah menyalurkan anggaran penanganan bencana ke Aceh, Sumatra Utara, dan Barat untuk mendukung rekonstruksi.

Kebijakan bea keluar batu bara diharapkan tingkatkan penerimaan keuangan negara hingga Rp 25 triliun.

Kemenkeu memproyeksikan defisit APBN 2025 akan melebar.

Mekanisme penyaluran TKD akan dibuat lebih praktis sehingga tidak memberatkan pemerintah daerah yang sudah kesulitan karena terdampak bencana.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pemerintah untuk tidak merevisi aturan kawasan berikat di tengah kondisi pasar global yang belum pulih.

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) atau BNI resmi mengangkat Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu sebagai komisaris perseroan.

BEI mengaku masih mengkaji skema yang optimal bagi pasar modal Indonesia terkait rencana demutualisasi yang tengah dirancang pemerintah sesuai mandah UU P2SK.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) singgung pentingnya ketahanan pangan agar tidak memicu kerusuhan. Hal inilah yang terjadi saat terjadi penjarahan di salah taku toko ritel di Sibolga, Sumatera Utara

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran ketahanan pangan pada 2025 masih rendah. Per 31 Oktober 2025, penggunaan anggaran ini baru mencapai Rp 93,4 triliun triliun atau sekitar 64%

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) melarang karyawan cuti akhir tahun, apa alasannya?

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melarang pegawainya cuti akhir tahun dmei kejar penerimaan.

Bank Jakarta memprioritaskan penyaluran dana dari penempatan dana pemerintah Rp1 triliun untuk sektor produktif dan UMKM.

Pemerintah mewaspadai kenaikan harga pangan memasuki musim hujan 2025, meski inflasi melambat, karena risiko gagal panen dan bencana alam yang meningkat di akhir tahun.

Pemerintah meluncurkan aturan baru yang mensyaratkan pembentukan Kopdes Merah Putih sebagai prasyarat pencairan tahap kedua dana desa, dengan tujuan mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan dana.