KORUPSI: Berita Korupsi di Indonesia Terkini - Kasus Korupsi

Peradilan Ekonomi LPEI memutus hukuman berat dan denda bagi tiga terdakwa.

Masalah etika dalam penilaian ESG tidak hanya terjadi di sisi perusahaan yang membuat komitmen dan pengungkapan ESG, tetapi juga di sisi lembaga pemeringkat.

Kejaksaan Negeri Kota Bandung resmi menetapkan Wakil Wali Kota Bandung Erwin sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemkot Bandung

Pemimpin adalah faktor kunci dalam menentukan apakah budaya antikorupsi dapat tumbuh atau sekadar menjadi slogan.

Dapatkah direksi BUMN terhindar dari tuntutan hukum di kemudian hari? Bisa! Caranya dengan tidak membuat keputusan

Mantan Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi dan dua rekan lainnya resmi bebas dari tahanan.

Meskipun diatur dalam konstitusi, Presiden Prabowo diharapkan tidak mengobral pemberian ampunan hukum.

Dalam struktur BUMN, negara adalah pemegang saham. Sayangnya dalam kasus ASDP, sebagai pemegang saham negara justru tidak bersuara.

Selama paradigma ini dibiarkan, pemberantasan korupsi tidak hanya diselimuti sensasi, tetapi juga dibangun di atas pelanggaran prinsip hukum yang seharusnya menjadi pagar.

Keputusan rehabilitasi terhadap mantan direksi ASDP memberi dampak psikologis yang sangat signifikan bagi lingkup BUMN dan penyelenggara pelayanan publik.

KPK mendalami dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan 31 rumah sakit umum daerah (RSUD) di seluruh Indonesia, seiring penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur.

KPK menyebut tiga tersangka baru kasus dugaan korupsi RUSD Kolaka Timur diduga menerima aliran dana mencapai Rp 3,7 miliar.

Pengusaha seringkali dijadikan kambing hitam: atas kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi, PHK, stagnasi penerimaan negara, korupsi, hingga kegagalan mengelola kekayaan alam.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat Sunoto menilai kasus tiga mantan petinggi ASDP, berbeda dengan eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan.

Kejagung mencekal lima orang, termasuk eks pejabat pajak dan petinggi PT Djarum, terkait dugaan korupsi pengurangan kewajiban 2016–2020. Menkeu Purbaya menyerahkan sepenuhnya proses hukum ke Kejagung.