KORUPSI: Berita Korupsi di Indonesia Terkini - Kasus Korupsi

Mahkamah Konstitusi menegaskan hanya BPK yang berwenang mengaudit dan menetapkan besaran kerugian keuangan negara dalam berbagai perkara.

Terkait kasus Amsal Sitepu, Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya menyebut penilaian terhadap pengadaan jasa kreatif harus didasarkan atas pemahaman terhadap industri kreatif.

Kejaksaan Agung resmi menetapkan Konglomerat Kalimantan Samin Tan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tambang dan menahannya selama 20 hari ke depan, mulai Jumat (27/3).

Penangkapan tiga kepala daerah awal 2026 mempertanyakan efektivitas pemberantasan korupsi, terutama di sektor pengadaan barang dan jasa yang menelan anggaran prioritas.

Mantan Dirjen Aptika Kominfo Semuel A Pangerapan divonis 6 tahun penjara karena terbukti menerima suap Rp 6,5 miliar terkait proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

Polisi Daerah Jawa Tengah menduga ada Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Koperasi Bahana Lintas Nusantara sekitar Rp 4 triliun.

Terdakwa Kasus Korupsi Chromebook, Ibrahim Arief, membangun kecerdasan buatan untuk menganalisis ribuan halaman dokumen pengadilan guna menemukan kontradiksi dalam pembelaan dirinya.

Tiga orang terdakwa kasus dugaan perintangan penegakan hukum pada tiga perkara korupsi divonis bebas dalam sidang pembacaan putusan majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Majelis hakim yang menangani kasus korupsi minyak mentah tidak satu suara dalam memutuskan nasib tiga petinggi PT Pertamina Patra Niaga. Satu dari lima hakim menilai ketiga terpidana tidak bersalah.

Eks Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, memberikan sinyal banding setelah dijatuhi pidana 9 tahun penjara dalam kasus korupsi minyak mentah.

FSPPB meminta majelis hakim untuk tidak menjadikan keputusan bisnis sebagai dasar pelanggaran pidana dalam kasus dugaan korupsi minyak mentah yang menyeret sejumlah petinggi Pertamina.

Pemerintah mengaku tindak pidana korupsi yang terjadi secara sistematis masih menjadi masalah besar bagi bangsa ini.

Presiden Prabowo Subianto membantah tudingan otoriter dengan menegaskan Demokrasi Indonesia masih berjalan, yang menjadi alasan ia terpilih, dan menyoroti pentingnya langkah tegas untuk korupsi.

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahaya birokrasi yang bersikap korup dan tidak adaptif terhadap agenda reformasi pemerintahan.

Transparency International atau TI Indonesia mendata Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun lalu susut dari 37 poin pada 2024 menjadi 34 poin.