Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait menyebut pemerintah telah menetapkan lahan seluas 20 hektare di kawasan Meikarta sebagai lokasi pembangunan rumah susun.
Kawasan Meikarta digadang jadi salah satu lokasi pengembangan rumah susun subsidi di perkotaan, baik dalam bentuk rumah susun sederhana milik (rusunami) maupun rumah susun sewa (rusunawa).
Geliat saham properti mulai mewarnai Grup Lippo PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) dan PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR). Sahamnya bahkan terpantau melonjak usai Menteri PKP terkait rusun bersubsidi di Meikarta.
Lippo Cikarang menyatakan dukungan dan sedang mengkaji rencana Kementerian PUPR untuk membangun rusun subsidi di Meikarta guna memenuhi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
DPR RI, melalui Obon Tabroni dari BAM, berkomitmen mengawal penyelesaian sengketa proyek Meikarta yang melibatkan nilai aset Rp 26,85 miliar dan 102 konsumen terdampak.
Menteri Maruarar Sirait menetapkan percepatan penyelesaian sengketa Meikarta yang kini menyentuh nilai Rp 26,85 miliar, dengan tenggat penyelesaian di 23 Juli 2025.
Menteri Maruarar Sirait akan mendonasikan seluruh gaji yang diterima dari Siloam untuk membantu menyelesaikan masalah konsumen Meikarta, ditargetkan selesai dalam tiga bulan.
CEO Lippo Group, James Riady, berkomitmen menyelesaikan sengketa Meikarta, menyatakan pendanaan dari MSU dan telah selesaikan infrastruktur. Total terdapat 118 konsumen terlibat sengketa.
Menteri Perumahan Maruarar Sirait memastikan pengembalian dana kepada 118 konsumen Meikarta pada 23 Juli 2025, setelah verifikasi dokumen dan penyelesaian sengketa dengan Lippo Group
PT Lippo Cikarang membantah Meikarta mangkrak, telah serahkan 60% unit, dan berkomitmen selesaikan kewajiban dengan serah terima 7.000 unit lainnya hingga 2027.
Menteri Perumahan Maruarar Sirait mengungkapkan Lippo Group, di bawah arahan James Riady, akan aktif menyelesaikan sengketa dalam proyek Meikarta guna menjaga reputasi perusahaan.