MEIKARTA: Info Terbaru Apartemen Meikarta Cikarang

Lippo Cikarang menyatakan dukungan dan sedang mengkaji rencana Kementerian PUPR untuk membangun rusun subsidi di Meikarta guna memenuhi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait memundurkan tenggat waktu penyelesaian sengketa konsumen Meikarta menjadi 22 September 2025.

CEO Lippo Group James Riady membantah Meikarta merupakan proyek mangkrak.

DPR RI, melalui Obon Tabroni dari BAM, berkomitmen mengawal penyelesaian sengketa proyek Meikarta yang melibatkan nilai aset Rp 26,85 miliar dan 102 konsumen terdampak.

Menteri Maruarar Sirait menetapkan percepatan penyelesaian sengketa Meikarta yang kini menyentuh nilai Rp 26,85 miliar, dengan tenggat penyelesaian di 23 Juli 2025.

Menteri Maruarar Sirait akan mendonasikan seluruh gaji yang diterima dari Siloam untuk membantu menyelesaikan masalah konsumen Meikarta, ditargetkan selesai dalam tiga bulan.

CEO Lippo Group, James Riady, berkomitmen menyelesaikan sengketa Meikarta, menyatakan pendanaan dari MSU dan telah selesaikan infrastruktur. Total terdapat 118 konsumen terlibat sengketa.

Menteri Ara mengumumkan akan menggunakan gaji pribadinya dari PT Siloam International Hospital untuk menangani sengketa Meikarta.

Menteri Perumahan Maruarar Sirait memastikan pengembalian dana kepada 118 konsumen Meikarta pada 23 Juli 2025, setelah verifikasi dokumen dan penyelesaian sengketa dengan Lippo Group

PT Lippo Cikarang membantah Meikarta mangkrak, telah serahkan 60% unit, dan berkomitmen selesaikan kewajiban dengan serah terima 7.000 unit lainnya hingga 2027.

Menteri Perumahan Maruarar Sirait mengungkapkan Lippo Group, di bawah arahan James Riady, akan aktif menyelesaikan sengketa dalam proyek Meikarta guna menjaga reputasi perusahaan.

Menteri PKP Maruarar Sirait bertemu konsumen Meikarta yang menuntut hak atas unit apartemen belum terpenuhi, mendesak penyelesaian sesuai hukum atas kasus ini.

Menteri Maruarar Sirait, menunda pertemuan dengan James Riady dari Lippo Group mengenai penyelesaian sengketa Meikarta, disebabkan oleh faktor tidak ditentukan yang mempengaruhi jadwal.

Kementerian PKP menetapkan Agustus 2025 sebagai batas akhir penyelesaian sengketa ganti rugi konsumen Meikarta, dengan landasan perintah dari Presiden Prabowo agar isu perumahan tuntas.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, kembali menjadwalkan pemanggilan PT Lippo Karawaci Tbk dalam rangka penyelesaian sengketa proyek Meikarta pekan depan.