Omnibus Law: Prospek Startup Gaet Suntikan Modal dari Momen Vaksin dan Omnibus Law

UU Omnibus Law mengatur tentang berbagi infrastruktur di sektor telekomunikasi. XL Axiata berharap, skema ini tak hanya berlaku untuk 5G, tetapi juga 4G. Ini karena permintaan naik saat pandemi.

IHSG sebelumnya diprediksi membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun untuk kembali ke level 6.000. Akibat dampak pandemi Covid-19, IHSG sempat terpuruk ke 3.900 pada Maret lalu.

Sentralisasi perizinan tambang dinilai dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakselarasan pengelolaan sumber daya alam.

Mayoritas masukan tersebut masih terkait dengan aturan induk UU Cipta Kerja.

Undang-Undang Cipta Kerja memasukkan batu bara sebagai barang kena pajak. Dampaknya, sebagai pembeli komoditas itu, PLN menanggung pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%.

Kominfo menyatakan, 5G sudah diuji coba untuk beberapa program di Indonesia. Menteri Johnny Plate pun mengungkapkan progres pengembangan teknologi canggih ini.

DPR tengah menggodok omnibus law sektor keuangan yang akan mengatur ulang kewenangan LPS, BI, dan OJK dalam penyelamatan bank.

Pemerintah ingin menggenjot investasi untuk menaikkan produksi migas. Namun revisi UU Migas yang dinantikan para investor tak kunjung selesai, bahkan tak masuk daftar Prolegnas 2021.

Microsoft mengklaim telah mencetak 18 juta talenta digital di Indonesia melalui pelatihan selama 25 tahun terakhir. Raksasa teknologi ini akan berfokus pada pelatihan AI pada 2020.

Di antara aturan turunan UU Cipta Kerja adalah regulasi tentang Sovereign Wealth Fund (SWF) hingga RPP tentang Perizinan Usaha.

McKinsey memperkirakan, Indonesia kekurangan sembilan juta talenta digital hingga 2030. Tokopedia menyiapkan strategi untuk mengatasi persoalan ini.

DPR berencana memasukkan omnibus law sektor keuangan ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2021.

Airlangga Hartarto mengatakan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang perizinan berusaha berbasis risiko akan memberikan kemudahan dan kepastian bagi pelaku usaha di semua sektor.

Jokowi menilai, Omnibus Law membantu startup mengembangkan bisnis. Meski UU ini memudahkan perekrutan pekerja asing, ia mendorong perusahaan menggencarkan pelatihan guna atasi defisit talenta digital.

RPP turunan UU Cipta Kerja terkait pajak dan retribusi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mengubah tarif yang telah berlaku dalam perda.