Berita Pajak Penghasilan Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Dalam menghitung penghasilan kena pajak yang dipotong PPh Pasal 21, pemerintah mengatur terkait komponen-komponen yang dapat menjadi penguran penghasilan bruto. Berikut ini ulasan selengkapnya.

PPh Pasal 21 merupakan pungutan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu, baik berupa tunai maupun non tunai.

Berdasarkan aturan perpajakan, dividen saham digolongkan sebagai objek pajak dan dikenakan PPh. Namun, pemerintah memberikan insentif pembebasan jika wajib pajak memenuhi persyaratan.

Karyawan tetap yang menerima tunjangan hari raya (THR) pada tahun ini harus siap-siap dikenakan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dengan tarif efektif bulanan. Sehingga potongan pajak lebih besar.

PPh Pasal 25 adalah pajak yang dibayarkan secara angsuran untuk wajib pajak yang tidak menerima penghasilan tetap. Berikut ini ulasan selengkapnya.

Unifikasi SPT Masa PPh adalah alat untuk melaporkan pemotongan/pemungutan beberapa jenis pajak penghasilan atau PPh, ke dalam satu dokumen. Tujuannya, untuk menyederhanakan proses pelaporan.

Fitur pemotongan PPh 21 atau form 1721-A1 akan tersedia di aplikasi e-Bupot 21/26 sebelum batas akhir pembuatan bukti potong tersebut.

Setiap tahun, wajib pajak orang pribadi harus melaporkan pajak penghasilan atau PPh melalui SPT Tahunan. Berikut ini ulasan mengenai jenis-jenis formulir yang digunakan.

SPT Masa PPh adalah dokumen yang digunakan untuk melaporkan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh). Terdapat enam jenis pajak penghasilan yang dilaporkan melalui dokumen ini.

PPh Pasal 29 merupakan pajak penghasilan kurang bayar yang harus dibayarkan sebelum SPT disampaikan. Tarifnya berbeda antara wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

Berikut rumus pajak penghasilan dan cara menghitungnya.

Mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 untuk pegawai dengan status kerja tidak tetap, diatur dalam PMK Nomor 168 tahun 2023.

Mulai 1 Januari 2024, perhitungan PPh Pasal 21 dihitung dengan mengalikan tarif PPh yang tertuang dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf a UU PPh dengan 50% jumlah penghasilan bruto.

Mulai 1 Januari 2024 penghitungan pemotongan untuk PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif, yang dihitung berdasarkan pendapatan bruto bulanan dan harian.

Sistem pajak progresif adalah pengenaan pajak bertingkat sesuai pendapatan, dan menerapkan prinsip keadilan. Tujuannya, untuk meredam ketidaksetaraan ekonomi melalui beban pajak yang proporsional.