PEMBANGKIT LISTRIK: Berita Terkini Pembangkit Listrik Indonesia

Melegalkan pengadaan B3m dari HTE artinya membuka akses lebih dalam ke kawasan hutan, atau dengan kata lain: deforestasi.

RUPTL 2025–2034 menjadi panduan penting bagi PLN dan Indonesia dalam mewujudkan transisi menuju energi bersih melalui rencana pembangunan pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik jangka panjang.

Kunci untuk percepatan pengembangan listrik panas bumi adalah pada political will, khususnya dari pemerintah sebagai regulator.

Pemerintah akan membangun pembangkit listrik tenaga arus laut (PLTAL) pertama di Indonesia.

Asumsi yang digunakan dalam RUPTL 2025-2034 pada dasarnya relatif lebih mudah dilaksanakan. Namun ada sejumlah tantangan yang bakal dihadapi dari perencanaan ini.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memaparkan rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) untuk PT PLN (Persero) 2025-2034.

Pembangkit listrik tenaga gas akan berdampak negatif terhadap perekonomian dan kesehatan dalam jangka panjang.

Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PGE, Edwil Suzandi, mengatakan ketiga proyek pembangkit geotermal itu memiliki kapasitas hingga 395 megawatt (MW).

Bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidroyang (PLTMH) yang disalurkan BRI merupakan wujud dukungan terhadap upaya pemberdayaan berkelanjutan.

PLTS IKN dibangun anak usaha PLN yakni PLN Nusantara Power bekerja sama dengan perusahaan asal Singapura Sembcorp.

Mayoritas pembangkit listrik yang diresmikan merupakan pembangkit berbahan bakar energi baru dan terbarukan (EBT).

Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi capaian Joko Widodo dalam pembangunan energi. Ada26 proyek pembangkit dengan 3,2 GW yang mayoritas adalah energi hijau diresmikan hari ini

Presiden Prabowo Subianto meresmikan 26 proyek kelistrikan di 18 provinsi, termasuk PLTA Jatigede, dengan kumulatif kapasitas 3,2 gigawatt dan investasi Rp 72 triliun.

Kedua pembangkit listrik yang akan segera diresmikan oleh Presiden Prabowo adalah PLTA Jati Gede di Jawa Barat, dan PLTA Asahan di Sumatera Utara.

Relaksasi aturan TKDN berhasil mengatasi hambatan atau titik kemacetan dalam sistem produksi yang menghalangi sistem tersebut untuk berfungsi secara optimal.