pendanaan iklim

Sistem pendanaan iklim saat ini dinilai masih terlalu kompleks, birokratis, dan berbasis proyek.

FRLD adalah mekanisme pembiayaan iklim yang didukung PBB di bawah Kerangka Kerja Konvensi atas Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) pada COP28.

Bagi Indonesia, reformasi pendanaan iklim bukan sekadar isu lingkungan. Ini adalah persoalan keadilan sosial, kedaulatan ekologis, dan masa depan pembangunan nasional.

Gates menyerukan perubahan strategi iklim, dari berfokus pada target emisi menjadi membantu masyarakat miskin, yang semakin menanggung beban cuaca ekstrem dan dampak iklim lainnya.

Pernyataan Inggris yang menyebut tidak akan mengalokasikan dana untuk rencana perlindungan hutan hujan dunia, yaitu Tropical Forests Forever Facility (TFFF), menjadi ujian lainnya bagi Brasil.

Prancis dan AS dapat menyepakati proyek-proyek adaptasi iklim dan pengembangan ketahanan yang mencegah banjir atau kebakaran hutan.

Melalui pendanaan ini Kadin mendorong keterlibatan swasta dalam mengatasi masalah perubahan iklim.

Indonesia mendorong solusi pendanaan dari perdagangan karbon untuk membiayai proyek-proyek iklim.

Menurut Steiner, PBB berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana dunia berada di titik paling berbahaya dalam sejarah modern.

Dana tersebut akan mendukung berbagai proyek, mulai dari dekarbonisasi industri dan transisi energi hingga pertanian hijau, restorasi ekosistem, dan konservasi hutan di Brasil.

Indonesia akan mendorong agar negara-negara maju memenuhi janjinya untuk memberikan pendanaan iklim bagi negara-negara berkembang.

Pemerintah menghitung kebutuhan pendanaan iklim mencapai Rp4.002 triliun yang diperoleh dari APBN dan kontribusi swasta.

Skema insentif diperlukan karena adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan pendanaan untuk program lingkungan hidup dan perlindungan ekologis.

Perdagangan karbon sukarela memungkinkan perusahaan dan individu mengkompensasi emisi mereka sehingga adopsi teknologi rendah karbon, praktik berkelanjutan, dan konservasi hutan berjalan lebih cepat.

Kegagalan negara-negara untuk mematuhi "kewajiban ketat" yang dibebankan kepada mereka dalam perjanjian iklim, merupakan pelanggaran hukum internasional.