Berita Pendapatan Negara Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Sistem Simbara secara khusus memberikan capaian langsung terhadap penerimaan negara. Salah satunya dengan mencegah penambangan ilegal senilai Rp 3,47 triliun.

APBN defisit sebesar Rp 21,8 triliun karena belanja pemerintah lebih besar dari penerimaan yang diterima pada Mei 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa APBN masih membukukan surplus pada April 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pendapatan Indonesia pernah turun tajam akibat pergerakan harga komoditas global.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kenaikan PPN menjadi 12 % diperlukan demi mengerek pendapatan negara.

APBN 2023 Defisit Rp 347,6 Triliun, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Sektor minyak dan gas (migas) kini tak lagi menjadi andalan Kementerian ESDM dalam menyumbang pendapatan negara, melainkan sektor mineral dan batu bara (minerba).

Penerimaan bea cukai turun 11,75% hingga 12 Desember 2023. Penurunan tersebut terjadi oleh berbagai faktor, termasuk pengawasan rokok ilegal.

Pendapatan negara mencapai Rp 2.553,2 triliun, atau susah sesuai dengan target APBN 2023. Sri Mulyani optimis capai target Perpres 75 Tahun 2023 sebesar Rp 2.637,2 triliun.

Pemerintah menyebut sektor migas sebagai salah satu pendorong utama perekonomian seiring kontribusinya terhadap pendapatan negara yang terus meningkat, meski produksi turun.

Dalam RAPBN 2024, belanja negara menjadi Rp 3.325 triliun dengan pendapatan Rp 2.802,2 triliun. Kemudian defisit anggaran sebesar Rp 522,82 triliun.

Pemerintah memproyeksi realisasi penerimaan negara bukan pajak dari sektor mineral dan batu bara (minerba) akan mencapai Rp 109,9 triliun sepanjang 2023, atau turun tipis 0,7% dibanding realisasi 2022

Kementerian Keuangan menargetkan PNBP sektor minerba tahun ini naik dua kali lipat dibandingkan target APBN 2023.

Pemerintah sudah memberlakukan tarif pemadanan NIK di Ditjen Dukcapil dengan tarif Rp 1.000 per data sejak 28 Maret 2023.

Pemerintah berpotensi kehilangan pendapatan negara hingga lebih dari Rp 200 triliun jika larangan ekspor untuk konsentrat tembaga, besi, seng, dan timbal berlaku Juni 2023.