Kementerian Keuangan memastikan tak akan memberikan perlakuan pajak yang berbeda antara BUMN dengan korporasi swasta lainnya, termasuk dalam hal konsolidasi atau merger dan akuisisi.
Defisit APBN yang membengkak pada November seiring realisasi belanja negara yang mencapai Rp 2.911,8 triliun, lebih besar dibandingkan pendapatan negara Rp 2.351,5 triliun.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan dua kebijakan ini karena kontribusi sektor pertambangan minerba terhadap produk domestik bruto dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bakal menetapkan tarif bea keluar atau pajak ekspor baru bara berkisar antara 1% hingga 5% mulai 1 Januari 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sasewa memutuskan tidak menggunakan barang sitaan ilegal seperti balpres untuk korban bencana, memilih menggunakan anggaran baru untuk membeli pakaian lebih layak.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menyediakan dana untuk pengembangan aplikasi Trade AI yang dirancang mengatasi praktik under-invoicing oleh importir.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pencairan penyertaan modal negara atau PMN 2025 dengan total Rp 14,41 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan aturan baru mengenai bea keluar untuk emas, memperketat pengawasan ekspor emas demi mendukung hilirisasi industri dan peningkatan good governance.
Purbaya Yudhi Sadewa berfokus menekan praktik curang under invoicing dalam proses ekspor-impor karena merugikan negara. Lembaga National Single Window atau LNSW akan memperkuat sistem INSW.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak permintaan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) terkait penghapusan utang pajak.