Berita RUU IKN Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Revisi Undang-Undang No. 3-2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN akan fokus pada tiga hal. Ketiga fokus ini membuat Ibu Kota Negara menjadi daerah istimewa.

Para pemohon uji formil UU IKN berasal dari berbagai latar belakang, ada akademisi, guru, purnawirawan TNI, sopir angkot, masyarakat adat, hingga mantan pejabat lembaga negara.

Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan tujuh perkara uji materi UU IKN.

Pemohon uji materi UU IKN berasal dari berbagai kalangan, dari akademisi, guru, purnawirawan TNI, sopir, masyarakat adat, hingga mantan pejabat lembaga negara.

Kementerian PUPR akan melelang beberapa konstruksi di ibu kota baru pada paruh pertama 2022. Minggu depan, bakal digelar sayembara desain untuk kantor wakil presiden hingga DPR.

Presiden Jokowi mengundang artis senior dan putri Indonesia ke stana Kepresidenan Bogor. Dalam pertemuan itu, mereka mendukung soal ibu kota baru.

Pembangunan Ibu Kota Negara ( IKN ) diharapkan bisa menjadi awal peradaban baru bagi Indonesia.

Gugatan uji formil pernah diajukan dalam UU Cipta Kerja.

Kesepuluh aturan tersebut akan dibuat dalam bentuk PP, Perpres, Kepres, dan Peraturan Kepala Otorita IKN.Biaya atau pendanaan untuk persiapan pembangunan dan pemindahan IKN akan diatur dalam PP.

Beleid turunan UU IKN akan mengatur pelaksanaan pembangunan fisik, pendanaan, tata pengelolaan pemerintahan, masa transisi, dan pentahapan relokasi.

Menurut DPR, Jakarta harus tetap menjadi daerah khusus meskipun ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan Timur.

DPR dan pemerintah mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara dalam rapat paripurna Selasa, (18/1). Berikut ini beberapa potret persidangannya.

Pemerintah dan DPR mengesahkan UU Ibu Kota Negara atau IKN yang akan menjadi landasan pemindahan ibu kota.

Pilihan nama Nusantara sebagai Ibu Kota Negara atau IKN menuai respons beragam dalam sidang Pansus DPR-DPD hari ini.

Pemerintah menerima masukan dari para ahli sekitar 80 nama calon Ibu Kota Negara atau IKN.