Berita RUU Perampasan Aset Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Puan Maharani menyatakan bahwa DPR akan membahas RUU Perampasan Aset setelah RUU KUHAP, dengan pendekatan hati-hati untuk menghindari kesalahan prosedural.

Pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR tertunda, menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto, meski memiliki potensi menjadi sanksi efektif untuk kasus korupsi.

Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah belum memiliki rencana mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset lewat Perppu.

Pengamat hukum dan pembangunan dari Universitas Airlangga Hardjuno Wiwoho mengatakan pernyataan Prabowo sebagai sinyal kuat untuk pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

ICW hingga Mantan Menkopolhukam Mahfud MD meminta Prabowo fokus mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset ketimbang mengampuni koruptor

Rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) terkait RUU Perampasan Aset yang masuk ke program legislasi nasional (Prolegnas) ditunda.

Selain RUU perampasan aset, pemerintah mengusulkan RUU Hukum Acara Perdata, Narkotika dan Psikotropika, Desain Industri, dan Pengelolaan Ruang Udara dalam usulan Prolegnas 2025-2029.

RUU Perampasan Aset, PPRT, hingga Hukum Adat akan masuk Prolegnas DPR periode 2024-2029

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan draft Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset akan segera dibahas. Bagaimana penjelasannya?

PDIP mendukung usulan Ganjar agar UU Perampasan Aset Disahkan. Menurut PDIP, itu merupakan komitmen bersama yang didukung oleh seluruh partai.

Ganjar Pranowo mengatakan, cara menekan angka korupsi di Indonesia yakni dengan merampas aset koruptor. Ia menilai, hal itu dapat menimbulkan efek jera bagi para koruptor.

Jokowi menilai pengesahan RUU Perampasan Aset nantinya dapat menjadi alternatif bagi penumpasan tindak pidana korupsi.

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyodorkan sejumlah langkah untuk mencegah terjadinya perilaku korupsi oleh pejabat negara terutama penegak hukum. Bagaimana penjelasannya?

RUU Perampasan Aset belum juga disahkan hingga saat ini. Usul pembentukan aturannya telah dilakukan sejak 2008.

Presiden Joko Widodo juga telah menyurati DPR agar segera membahas RUU Perampasan Aset.