SUBSIDI - Berita Subsidi Hari Ini - Subsidi Harga Terbaru

“Artinya, untuk LPG masih berlaku seperti sekarang, karena subsidi ini berkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta konsumsi rumah tangga,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Pemain industri kendaraan listrik mendorong pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak alias BBM.

Pemerintah perlu memperhatikan tiga efek samping jika rencana penghapusan subsidi BBM menjadi BLT terlaksana.

Presiden Prabowo Subianto berniat melanjutkan program subsidi kepada rakyat kurang mampu. Ia bakal menggunakan teknologi digital untuk memastikan subsidi tepat sasaran. .

Perubahan skema subsidi akan menyebabkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelasakan alasan mengurangi subsidi energi karena ada perubahan asumsi kurs rupiah pada RAPBN 2025.

Presiden Joko Widodo mengaku belum mengetahui rencana perubahan skema subsidi KRL Jabodetabek menajdi berbasis Nomor Induk Kependudukan alias NIK.

Pemerintah akan menggodok rencana perubahan skema subsidi tarif KRL Jabodetabek menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan atau NIK.

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan bahwa realisasi belanja pemerintah mencapai Rp 1.638,8 triliun, yaitu 49,3% dari target APBN.

Kementerian ESDM tengah menyiapkan kebijakan subsidi untuk membuat harga gas bumi untuk konsumen jaringan gas (jargas) menjadi lebih murah.

Wacana pengurangan subsidi BBM kembali digulirkan. Pelemahan nilai tukar rupiah turut meningkatkan tekanan terhadap harga BBM yang sebagian masih dipenuhi melalui impor.

Kemenkeu memberikan penjelasan mengenai penggunaan uang pajak yang sudah disetor masyarakat, telah disalurkan untuk sektor pendidikan, infrastruktur hingga Pemilu 2024.

Terkait usulan DPR agar subsidi LPG 3 kg ditransfer langsung ke rekening penerima dalam DTKS Kementerian ESDM mengatakan program subsidi pada akhirnya akan subsidi orang, bukan komoditas.

Ketua Komisi VII DPR menyampaikan usulan agar subsidi LPG 3 Kg diberikan dalam bentuk uang yang ditransfer langsung ke rekening masyarakat yang berhak berdasarkan DTKS.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan telah menyalurkan subsidi energi senilai Rp 56,9 triliun hingga 31 Mei 2024.