SUBSIDI - Berita Subsidi Hari Ini - Subsidi Harga Terbaru

Pemerintah diharapkan memberikan subsidi, insentif, dan bantuan sosial sebagai respons terhadap kebijakan PPN 12% yang akan diberlakukan pada 2025 untuk meringankan beban masyarakat.

Meski sudah memiliki tiga formulasi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait keputusan final skema penyaluran subsidi energi.

Penting untuk memahami persepsi publik dalam menentukan kebijakan subsidi energi.

Dari 15 BUMN, BPK menemukan ada nilai koreksi zsebesar Rp1,8 triliun. Salah satunya berasal dari subsidi pupuk pada PT Pupuk Indonesia (Persero) dan anak usahanya sebesar Rp 338,52 miliar.

Pemerintah sedang memperdalam kajian untuk memberikan subsidi BBM dan listrik secara langsung kepada masyarakat agar lebih tepat sasaran.

"Kami akan mengkaji dengan teliti agar subsidi dikelola efektif dan efisien serta tepat sasaran," ujar Sri Mulyani.

“Artinya, untuk LPG masih berlaku seperti sekarang, karena subsidi ini berkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta konsumsi rumah tangga,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Pemain industri kendaraan listrik mendorong pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak alias BBM.

Pemerintah perlu memperhatikan tiga efek samping jika rencana penghapusan subsidi BBM menjadi BLT terlaksana.

Presiden Prabowo Subianto berniat melanjutkan program subsidi kepada rakyat kurang mampu. Ia bakal menggunakan teknologi digital untuk memastikan subsidi tepat sasaran. .

Perubahan skema subsidi akan menyebabkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelasakan alasan mengurangi subsidi energi karena ada perubahan asumsi kurs rupiah pada RAPBN 2025.

Presiden Joko Widodo mengaku belum mengetahui rencana perubahan skema subsidi KRL Jabodetabek menajdi berbasis Nomor Induk Kependudukan alias NIK.

Pemerintah akan menggodok rencana perubahan skema subsidi tarif KRL Jabodetabek menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan atau NIK.

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan bahwa realisasi belanja pemerintah mencapai Rp 1.638,8 triliun, yaitu 49,3% dari target APBN.