Berita Subsidi Energi Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Pembangunan ekonomi hijau di Indonesia memerlukan perubahan alokasi anggaran subsidi energi.

Anggaran subsidi BBM, elpiji 3 kg, listrik, beserta kompensasi Rp 394,3 triliun tahun depan. Angkanya naik dibandingkan outlook tahun anggaran 2024.

Indonesia menanggung beban berat subsidi LPG lantaran masih mengimpor bahan bakar tersebut.

Kementerian ESDM tengah menyiapkan kebijakan subsidi untuk membuat harga gas bumi untuk konsumen jaringan gas (jargas) menjadi lebih murah.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skenario program agar penyaluran BBM subsidi dapat lebih tepat sasaran.

Pemerintah bakal memperketan pembelian subsidi BBM mulai 17 Agustus 2024. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penyaluran subsidi BBM yang tidak tepat sasaran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan realisasi subsidi energi akan naik pada tahun ini. Salah satunya dipengaruhi pelemahan rupiah terhadap dolar AS.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan telah menyalurkan subsidi energi senilai Rp 56,9 triliun hingga 31 Mei 2024.

Kementerian ESDM telah mengusulkan subsidi BBM, listrik dan LPG untuk RAPBN 2025.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa pemerintah menganggarkan subsidi listrik untuk tahun 2025 sebesar Rp 83,08 triliun.

Cina merupakan negara dengan subsidi BBM dan subsidi energi terbesar di dunia pada 2022, mencapai US$ 2,2 triliun atau lebih dari Rp 35 kuadriliun dengan kurs yang berlaku saat ini.

Malaysia berencana memangkas subsidi BBM, dimulai dengan solar, yang akan menghemat kas negara sebesar 4 miliar ringgit (US$ 852 juta) atau sekitar Rp 13,6 triliun per tahun.

Program konversi minyak tanah menyebabkan konsumsi LPG melonjak. Konversi LPG dengan penggunaan gas bumi berpotensi menghemat anggaran Rp 25 triliun per tahun, mengatasi beban besar subsidi LPG.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penyesuaian subsidi energi dalam rangka persiapan menghadapi dampak perang Iran dan Israel.

Lonjakan harga minyak dan pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi menaikkan besaran subsidi dan kompensasi BBM yang harus dibayarkan pemerintah.