SUN - Berita Surat Utang Negara Terkini - Harga Obligasi Terbaru

BI mencatat aliran modal asing yang masuk ke Indonesia atau transaksi nonresiden beli neto mencapai Rp 5,59 triliun selama sepekan pada 8-11 Juli 2024.

Perusahaan milik Prajogo Pangestu, PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) memutuskan untuk menghentikan penerbitkan obligasi karena alasan kelebihan dana.

PTPP telah membayar obligasi senilai Rp 850 miliar dan suku mudharabah Rp 400 miliar. Dua surat utang tersebut jatuh tempo pada 2 Juli 2024.

BI menyebutkan aliran modal asing tersebut dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) Rp8,3 triliun, pasar saham Rp2,23 triliun dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) Rp9,16 triliun.

Obligasi dolar milik Badan Usaha Milik Negara menjadi yang paling tertekan di Asia selama dua minggu terakhir seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap risiko utang pemerintah.

Emiten menara telekomunikasi, PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk atau Mitratel berencana menerbitkan obligasi dan sukuk berkelanjutan tahap pertama. Target dana yang dihimpun secara total Rp 3 triliun.

BP Tapera memberi sinyal penarikan iuran pekerja sebesar 3% berpotensi diundur atau belum tentu diberlakukan pada 2027 karena masih menghadapi keterbatasan SDM.

Pemerintahan Prabowo diminta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi untuk menangani utang pemerintah yang cenderung naik. Di antaranya dengan mendorong sektor manufaktur hingga reformasi pajak.

Emiten distributor gas BUMN, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), melunasi sisa obligasi yang jatuh tempo tahun ini senilai US$ 396,70 juta atau setara Rp 6,36 triliun.

Utang luar negeri Indonesia tersisa Rp 6.485,8 triliun pada triwulan I 2024.

PT Waskita Karya Tbk (WSKT) beberkan upaya penyehatan keuangan perusahaan di tengah tagihan utang yang menggunung hingga akhirnya menyandang status PKPU.

PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) kembali mempertahankan peringkat perusahaan dan peringkat atas efek utang Medium Term Notes (MTN) idAAA PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk atau Mitratel.

Sejumlah ekonom mengungkapkan untung rugi jika Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 6%. Apalagi, kebijakan ini akan pengaruhi kondisi fiskal dan moneter Indonesia.

Kemenkeu menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memanfaatkan skema pembiayaan kreatif guna mendukung visi menjadi kota global. Dengan cara mengakses pinjaman daerah atau obligasi daerah.

SBN telah hadir sejak masa awal kemerdekaan, dan kini menjadi pilihan utama pembiayaan defisit APBN.