Berita Syarat Calon Pilkada Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Megawati Soekarnoputri menegaskan keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.

Aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) meluas di berbagai kota. Di Semarang, massa aksi yang berasal dari berbagai perguruan tinggi berpusat di DPRD.

Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menyatakan demokrasi Indonesia menghadapi masalah serius atau darurat. UGM menolak revisi UU Pilkada.

Penyair Goenawan Mohamad atau GM turut hadir dalam aksi di Mahkamah Konstitusi hari ini (22/8). Usai bergabung dengan mahasiswa, guru besar, dan aktivis di gerbang MK, GM masuk ke aula gedung mahkamah

Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Wihadi Wiyanto, Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi, dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menemui massa aksi di depan gedung DPR.

Para unjuk rasa juga mengancam pemilihan kepala daerah bila DPR tetap mengesahkan revisi UU Pilkada yang menganulir putusan MK.

PDIP mengatakan jika revisi UU Pilkada dipaksakan dikhawatirkan akan terjadi situasi darurat konstitusi

Para komika nasional ikut dalam aksi menolak revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Beberapa guru besar, aktivis 1998, hingga anggota organisasi nirlaba menyambangi Mahkamah Konstitusi atau MK hari ini, Kamis (22/8). Mereka datang mengapresiasi MK yang dinilai menjunjung demokrasi.

Sidang paripurna pengambilan keputusan tingkat dua revisi Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang digelar Kamis (22/8) ditunda. Musababnya, forum pengambilan keputusan tertinggi d

Jokowi memanggil Penjabat Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Nana Sudjana ke Istana di tengah demonstrasi menolak revisi UU Pilkada yang menganulir putusan MK.

Pernyataan PDIP disampaikan merespons maraknya penolakan revisi UU Pilkada. Bahkan, demonstran hari ini sudah menunggu di gerbang depan DPR untuk menyampaikan aspirasinya.

Sidang paripurna pengambilan keputusan tingkat dua revisi Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah yang digelar pada Kamis (22/8) dibatalkan.

Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang digelar pada Kamis (22/8) pagi ditunda lantaran tak banyak anggota DPR yang hadir.

Mahasiswa, buruh, civitas akademisi hingga masyarakat umum akan menggelar demonstrasi Kamis (22/8) dan Jumat (23/8) di beberapa kota di Indonesia. Lokasi demonstrasi di DPR, MK dan KPU.