Transisi Energi Indonesia masih jauh dari target karena emisi sektor energi justru melonjak, mengancam pencapaian komitmen iklim Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) 2030.
SUSTAIN menilai kebijakan pengurangan kuota produksi batu bara harus dikombinasikan dengan strategi adaptasi energi untuk memperbesar ruang bagi energi bersih.
Harga energi berbasis hidrogen nantinya harus berada di bawah Harga Pokok Produksi (HPP) diesel di masing-masing wilayah agar dapat langsung diserap PLN.
Produsen kendaraan listrik harus memperhatikan pasokan energi dalam rantai pasoknya agar tidak merusak komitmen pengurangan emisi karbon yang telah dijanjikan.
Pemerintah Indonesia membatalkan rencana pensiun dini PLTU 1 Cirebon di akhir 2025. Tetap beroperasi, kehadirannya menyisakan sejumlah dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi warga sekitarnya
Penerapan bea ekspor batu bara harus diterapkan segera. Hal ini menguji keberanian politik Presiden Prabowo untuk melakukan reformasi kebijakan untuk kepentingan rakyat banyak.
Program ini mengombinasikan dukungan bagi pengembangan energi terbarukan dengan upaya memperkuat kapasitas industri dalam negeri di bidang teknologi bersih.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai perlunya pembentukan lembaga khusus, otoritas tersendiri, atau bahkan kementerian khusus menangani isu transisi energi, krisis iklim, hingga ekonomi karbon.