Indonesia tengah mendorong pemanfaatan EBT untuk transisi energi, namun tidak hanya pemenuhan teknis, aspek berkeadilan dan inklusif bagi masyarakat perlu menjadi pertimbangan.
Jajaran komisaris dan direksi perusahaan di sektor kelapa sawit, pertambangan, hingga teknologi informasi sepanjang periode 2019-2023 banyak diisi oleh pebisnis-politikus.
Hilirisasi nikel mendorong transisi energi dan Pekerjaan Hijau, namun sifat industri yang padat modal membuat penyerapan tenaga kerjanya masih terbatas dibanding sektor lain.
Artikel mengkritisi tantangan dan ironi dekarbonisasi industri Indonesia yang masih bergantung pada energi fosil, sementara kinerja sektor manufaktur terus melambat.
Di tengah pemulihan banjir bandang Sumatera, pemerintah melalui Kementerian ESDM justru mempercepat program Sawit untuk biodiesel B50 dengan menjadikan Papua sebagai lumbung baru.
Wacana Presiden Prabowo menanam sawit di Papua untuk biodiesel dikritik karena dinilai mengabaikan bencana di Sumatra dan berpotensi memperbesar kerentanan lingkungan.
IESR menyebut ketergantungan besar pada energi fosil berisiko menekan daya saing produk ekspor hingga membuat Indonesia kehilangan momentum transisi energi.
Industri Energi menuju ekonomi rendah karbon, perusahaan energi, seperti industri batu bara, dihadapkan pada pertanyaan besar, apakah mau beradaptasi dari sekarang atau tertinggal nanti?
Transisi Energi Indonesia masih jauh dari target karena emisi sektor energi justru melonjak, mengancam pencapaian komitmen iklim Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) 2030.
SUSTAIN menilai kebijakan pengurangan kuota produksi batu bara harus dikombinasikan dengan strategi adaptasi energi untuk memperbesar ruang bagi energi bersih.
Harga energi berbasis hidrogen nantinya harus berada di bawah Harga Pokok Produksi (HPP) diesel di masing-masing wilayah agar dapat langsung diserap PLN.
Produsen kendaraan listrik harus memperhatikan pasokan energi dalam rantai pasoknya agar tidak merusak komitmen pengurangan emisi karbon yang telah dijanjikan.