Berita UU Perlindungan Data Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Undang-undang Perlindungan Data Pribadi mengamanatkan setiap perusahaan atau lembaga wajib memiliki petugas perlindungan data pribadi atau data protection officer.

UU Pelindungan Data Pribadi dinilai tak mengatur larangan bagi kementerian dan lembaga dalam mengelola data pribadi masyarakat. Alhasil, sanksinya tidak jelas.

Telkomsel viral di media sosial terkait fitur no spam. Warganet menyesalkan layanan ini berbayar.

UU PDP mengatur ketentuan terkait pelanggaran kebocoran data, hingga tata cara pengenaan ganti rugi yang nantinya lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menteri Kominfo Johnny G Plate menyampaikan, korporasi dan individu bisa didenda puluhan miliar, sebagaimana diatur dalam UU Pelindungan Data Pribadi.

Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) memuat definisi data pribadi dan umum, kewajiban untuk pengendali, hingga sanksi berupa administrasi dan pidana.

Tokopedia pernah mengalami kebocoran data pengguna. Begitu juga BUMN seperti PLN. Dengan disahkannya UU Pelindungan Data Pribadi, mereka wajib memberitahu konsumen jika terjadi data bocor.

DPR mengesahkan UU Pelindungan Data Pribadi hari ini. Setelah ini, Presiden Jokowi akan membentuk lembaga khusus. Apa tugasnya?

DPR resmi mengesahkan UU Pelindungan Data Pribadi hari ini (20/9). Di dalamnya memuat hak masyarakat sebagai subjek data, dan cara melaporkan pelanggaran aturan perlindungan data.

DPR resmi mengesahkan UU Pelindungan Data Pribadi dalam rapat paripurna hari ini. Apa saja yang diatur di dalamnya?

UU Pelindungan Data Pribadi akan disahkan oleh DPR hari ini. Regulasi ini memuat sanksi bagi bjorka maupun perusahaan. Bagaimana dengan kementerian jika data bocor?

DPR akan mengesahkan UU Pelindungan Data Pribadi hari ini (20/9). Apa saja sanksi yang bisa menjerat hacker Bjorka, serta perusahaan dan kementerian yang lalai menjaga data?

Kominfo dan DPR mempercepat pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi. Apa sanksi untuk lembaga, hacker, dan perusahaan jika ada data bocor?

Jokowi akan membuat lembaga perlindungan data pribadi jika UU-nya terbit. Instansi ini dapat memberikan sanksi kepada kementerian, perusahaan hingga hacker seperti Bjorka.

DPR dan Pemerintah telah menyepakati membawa RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) ke pembahasan tingkat II, dan setelah itu akan segera disahkan.