Vaksin Virus Corona: Muhadjir: Pengawasan Vaksin Nusantara di Kemenkes Sesuai Arahan Jokowi

Penelitian sel dendritik yang dipakai dalam pengembangan vaksin Nusantara dapat berlanjut di RSPAD Gatot Soebroto. Namun, hasilnya tidak untuk komersial dan vaksinasi massal.

Meski vaksinasi Covid-19 telah berjalan, Jokowi berpesan agar masyarakat tetap menjalankan protokol Kesehatan agar penularan virus corona tidak kembali meningkat.

BPOM mencatat 71,4 persen relawan uji klinis tahap I vaksin Nusantara mengalami Kejadian Tak Diinginkan (KTD), berupa nyeri otot hingga gatal-gatal.

Laman khusus data vaksinasi dapat mengetahui perkembangan di semua daerah. Daerah dengan rasio vaksinasi terbesar saat ini adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali.

Selain gelombang kedua Covid-19, India juga mengalami krisis pasokan vaksin. Padahal, negara ini merupakan produsen vaksin terbesar dunia.

Vaksin Nusantara memicu polemik. TNI siap mendukung berbagai inovasi, seperti vaksin dan obat-obatan dalam negeri asalkan memenuhi tiga syarat yang ditetapkan BPOM.

Vaksin Nusantara mendapatkan dukungan sejumlah politisi. Namun BPOM belum memberikan lampu hijau pengujian tahap berikutnya.

Vaksin covid-19 AstraZeneca belakangan ini disebut memiliki efek samping yang cukup parah meski jarang terjadi.

BPOM belum memberikan kesempatan untuk uji klinis vaksin Nusantara fase kedua. Kemenkes pun akan menemui TNI AD membahas vaksin tersebut pada pagi ini.

CDC melaporkan, 5.800 orang yang telah divaksin terinfeksi virus corona di AS. Namun, CDC mengimbau masyarakat untuk tetap vaksinasi Covid-19, dan akan melanjutkan kajian.

AIVITA yang menjadi sponsor penelitian Vaksin Nusantara merupakan startup medis yang baru berdiri pada 2016 di Amerika Serikat. Sejak itu, AIVITA telah lima kali mendapat pendanaan.

Bulan ini pemerintah memprioritaskan penyuntikan vaksin Covid-19 kepada lansia.

Presiden Joko Widodo pada Jumat (16/4), menyebut kebijakan larangan mudik sebagai upaya pemerintah mengendalikan penularan COVID-19.

Penelitian vaksin Nusantara terus dilakukan meski tanpa izin BPOM. Para sponsor penelitian harus bertanggung jawab terhadap risiko yang muncul saat uji klinis.

Sebanyak 105 tokoh dari berbagai profesi mendukung BPOM untuk tetap menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya. Dukungan ini disampaikan menyusul tekanan politik terkait vaksin Nusantara.