Bencana ini adalah cerminan dari kegagalan sistem, di mana kebijakan tata ruang, pengawasan izin, dan aturan lingkungan selama ini lebih memberikan tempat bagi kerusakan dibandingkan perlindungan.
WALHI mencatat 1,4 juta hektare hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah terdeforestasi selama 2016 – 2025. Hal ini yang dinilai menjadi penyebab banjir dan longsor.
Menurut data Global Forest Watch, dari 2002 sampai 2024, Sumatra Utara kehilangan 390.000 hektare (ha) hutan primer basah, menyumbang 25% dari total kehilangan tutupan pohon dalam periode yang sama.
Proyek listrik dari sampah atau PSEL mulai berjalan sambil tetap menuai kritik. Skema tarif listrik yang tinggi dinilai berpotensi menimbulkan beban fiskal. Insinerator dinilai jadi ancaman.
WALHI menilai strategi mitigasi yang mengandalkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU) sebagai penyeimbang emisi fosil tidak cukup dan berisiko memperbesar praktek greenwashing.
Walhi melaporkan ke Kejaksaan Agung 47 kasus deforestasi akibat perkebunan dan penambangan, mengungkap kerugian potensial Rp 437 triliun dan peran kartel bisnis serta elit politik.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), mencatat program Makan Bergizi Gratis (MBG) besutan Presiden Prabowo Subianto berpotensi menghasilkan timbulan sampah hingga 850 ton per hari.
Walhi menyatakan program makan bergizi gratis dapat meningkatkan sampah kemasan dan sisa makanan jika tidak disertai dengan sistem pengelolaan sampah yang baik. Apa solusinya?