Gaduh Langkah Menteri Rini Menggeser Para Dirut Bank BUMN

Penulis: Sorta Tobing

Editor: Sorta Tobing

30/8/2019, 06.45 WIB

Suprajarto menolak jabatan Dirut BTN. Keputusan Menteri Rini Soemarno menggeser direksi BUMN bertolak belakang dengan larangan Presiden mengganti pejabat.

Gedung BUMN
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Kementerian BUMN memilih Suprajarto menjadi Direktur Utama BTN. Namun, ia menolak jabatan itu setelah sebelumnya memimpin BRI.

Di sisi lain, ada sejumlah perusahaan BUMN yang sedang ditimpa masalah atau kinerjanya kurang bagus belakangan ini. Salah satunya PT PLN (Persero), yang posisi direktur utamanya kosong sejak akhir Mei lalu. Sofyan Basir mengundurkan diri dari jabatan itu karena ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Masalah berat juga membelit PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Meski ekspor baja naik 300%, perusahaan terus rugi. Semester pertama tahun ini kerugiannya telah mencapai US$ 137,9 juta.

Krakatau saat ini menjalankan program restrukturisasi utang agar kinerjanya dapat kembali sehat dan berdaya saing. Salah satu kajiannya yakni menawarkan pensiun dini terhadap karyawan.

Ragam Kasus Membeli Lima BUMN
Ragam Kasus Membeli Lima BUMN (Katadata)

Serikat Pekerja BTN dan BRI Dukung Suprajarto

Serikat Pekerja BTN dan BRI membuat pernyataan sikap bersama yang menolak hasil RUPSLB. Mereka mendukung langkah Suprajarto. “Sesungguhnya pemberian tugas kepada Suprajarto sebagai dirut BTN setelah sebelumnya menjabat dirut BRI pada dasarnya sebuah pelecehan,” tulisnya.

Menurut mereka, BTN kapasitasnya jauh lebih kecil dari BRI. Mereka setuju dengan larangan pejabat di lingkungan BUMN agar menahan diri dan tidak mengambil keputusan politik apapun sampai Oktober nanti.

Kedua serikat pekerja itu meminta kepada Menteri BUMN untuk menghormati prinsip-prinsip good governance. Selain itu, kementerian juga harus melaksanakan manajemen karier bankir melalui sistem yang baik dan terbuka.

(Baca: Digantikan Suprajarto, Dirut BTN Maryono: Pilihan yang Sangat Tepat)

RUPSLB Bank Mandiri pada Rabu lalu (28/8) menjadi pembuka drama perombakan di perusahaan BUMN. Tapi bukan direksi yang diganti, melainkan komisaris dari perwakilan pemerintah. Yang terpilih adalah Rionald Silaban, mantan staf Sri Mulyani di Bank Dunia.

Setelah BTN menggelar RUPSLB Kamis kemarin, ada dua perusahaan BUMN lagi yang melangsungkan rapat pemegang dengan agenda yang sama pada Jumat ini. Dua perusahaan BUMN itu adalah BNI dan PGN. Pekan depan, giliran BRI mengadakan RUPSLB.

Rencana penggantian direksi juga masuk dalam agenda RUPSLB Indofarma dan Kimia Farma. Kedua BUMN farmasi itu akan menggelar rapat pada 18 September nanti.

(Baca: Jokowi Larang Menteri Rombak Pejabat, Luhut: Itu Harus Dipatuhi)

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah Redjalam berpendapat pergantian direksi BUMN ini sangat tidak tepat. Apalagi mayoritas BUMN saat ini baru saja melakukan pergantian direksi. Meminjam istilah Jokowi, langkah Menteri Rini justru menimbulkan kegaduhan.

Kalau memang perlu diganti, menurut dia, seharusnya Menteri BUMN di kabinet baru yang melakukan. Tujuannya, agar sesuai dengan visi dan misi pemerintahan kedua Jokowi.

Ia yakin pergantian direksi ini bukan untuk menyelesaikan masalah BUMN. Sangat wajar jika muncul dugaan langkah Kementerian BUMN tersebut sangat politis. “Dalam rangka menempatkan orang-orang tertentu di posisi strategis,” kata Pieter.

 

 

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha