Anggota DPR Marah Ambon New Port Mangkrak karena Persoalan Anggaran
Komisi IV DPR RI menolak tegas alasan pemerintah dalam keterlambatan pembangunan Pelabuhan Ambon Baru (Ambon New Port). Alasannya, konstruksi pelabuhan terintegrasi itu telah dijanjikan Presiden Joko Widodo pada 2016, dan peletakan batu pertama pada November 2017.
Anggota Komisi IV Saadiah Uluputty mempertanyakan komitmen yang diberikan Presiden Jokowi serta Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terhadap pembangunan konstruksi Ambon New Port. Dia heran karena pemerintah dapat membangun infrastruktur lain, seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan Ibu Kota Negara (IKN) Baru.
"Kalau alasan tidak ada uang, bagi kami tidak adil. Benar-benar kami ditipu, pembohongan ini. Saya tidak bisa terima (alasan itu) di sini," tegas Saadiah dalam rapat kerja bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu (23/3).
Saadiah menjelaskan keberadaan pelabuhan itu penting bagi masyarakat di Provinsi Maluku yang mata pencaharian utamanya menjadi nelayan. Saadiah mencatat ada tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang berada di dalam Provinsi Maluku, yakni WPP-714, WPP-715, dan WPP-718.
Maluku memiliki potensi tangkapan ikan sebesar 4,7 juta ton per tahun atau 37% dari total nasional. Namun, saat ini masyarakat Maluku baru dapat menjaring 543 ribu ton ikan per tahun.
Ambon New Port diproyeksikan meningkatkan hasil tangkapan ikan menjadi 750 ribu ton per tahun. Potensi terbesar adalah ikan pelagis termasuk di dalamnya ikan tuna, tongkol, cakalang, teri, dan kembung.
Secara rinci, Ambon New Pot akan berlokasi di samping Pelabuhan PT. ASDP Ferry Indonesia di Waai, Kabupaten Maluku Tengah. Luas pelabuhan terintegrasi itu dirancang mencapai 200 hektar dengan total nilai investasi yang ditelan senilai Rp 4,05 triliun.
