Penangkapan Ikan Berbasis Kuota Akan Tambah Potensi Ekonomi Rp83 T
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memproyeksikan tambahan perputaran uang hingga puluhan triliun rupiah di zona tiga setelah menerapkan aturan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Zona tiga yang dimaksud adalah Laut Arafuru, Laut Banda, dan Laut Aru yang lebih dikenal dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714, 715, dan 718.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan proyeksi perputaran ekonomi itu akan terjadi jika investor penangkapan ikan masuk ke wilayah tersebut. Sakti menghitung setidaknya ada potensi ekonomi senilai Rp 18 triliun per tahun dari penangkapan ikan sejumlah 2,6 juta ton.
"Multiplier effectnya bisa 5-6 kali karena industri packaging dan processing. Kira-kira perputaran ekonominya di sana bisa Rp 83 triliun, masyarakat di tujuh provinsi itu sejahtera atau tidak?" kata Sakti di Jakarta, Selasa (29/3).
Sakti mengatakan, pihaknya masih menunggu penerbitan aturan terkait penangkapan terukur berbasis kuota saat ini. Menurutnya, beleid itu seharusnya terbit pada Januari 2022.
Dia menyebutkan saat ini aturan tersebut masih dalam tahap proses harmonisasi dan menunggu izin dari Kepala Negara. Sakti berharap beleid tersebut dapat terbit pada April 2022.
Dengan demikian, pemerintah dapat langsung mengundang investor pada Mei 2022, sedangkan pelaku industri perikanan lokal dapat melakukan konsolidasi. Alhasil, aturan penangkapan terukur berbasis kuota dapat efektif pada akhir kuartal III-2022.
Sakti menilai implementasi aturan penangkapan ikan terukur dapat menyejahterakan nelayan di masing-masing zona penangkapan ikan. Pasalnya, ikan yang ditangkap wajib didaratkan di zona tempat penangkapan ikan.
