Jokowi Akui Larangan Ekspor CPO Akan Berdampak Negatif

Andi M. Arief
27 April 2022, 20:55
Pekerja melintas di depan tumpukan kelapa sawit di Desa Mulieng Manyang, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara, Aceh, Rabu (3/11/2021). Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Aceh dari Rp1.800 perkilogram naik menjadi Rp3000 perkilogram menyusul tinggi
ANTARA FOTO/Rahmad/hp.
Pekerja melintas di depan tumpukan kelapa sawit di Desa Mulieng Manyang, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara, Aceh, Rabu (3/11/2021). Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Aceh dari Rp1.800 perkilogram naik menjadi Rp3000 perkilogram menyusul tingginya permintaan Crude Palm Oil (CPO) di pasar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor semua bahan baku minyak goreng mulai Kamis (28/4) pukul 00.00 WIB. Jokowi menyatakan kebijakan ini bisa berdampak negatif, tapi dia memandang kebutuhan minyak goreng dalam negeri merupakan prioritas.

“Saya ingin menegaskan, bagi pemerintah, kebutuhan pokok masyarakat adalah yang utama. Ini prioritas pemerintah dalam membuat keputusan,” kata Jokowi dalam konferensi pers virtual, Rabu (27/4).

Advertisement

Jokowi menyebutkan beberapa dampak negatif dari larangan ekspor bahan baku minyak goreng, di antaranya pengurangan produksi dan hasil panen petani yang tidak terserap. Namun larangan ekspor ini perlu dilakukan  untuk menambah pasokan minyak goreng di dalam negeri.

Dia meminta agar pelaku bisa melihat kebijakan pemerintah dengan lebih jernih. Masalah harga dan pasokan minyak goreng di Indonesia sudah terjadi selama empat bulan. 

Jokowi mengatakan, kondisi ekosistem industri minyak goreng saat ini ironis. Sebab, Indonesia merupakan negara produsen CPO terbesar dunia atau berkontribusi sekitar sepertiga dari pasokan minyak nabati dunia.  Namun, Indonesia mengalami kesulitan dalam memasok kebutuhan minyak goreng dalam negeri.

Menurut dia, seharusnya ada sisa kapasitas yang sangat besar dari total produksi CPO untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. 

"Jika kita semua mau dan punya niat untuk memenuhi kebutuhan rakyat sebagai prioritas, dengan mudah kebutuhan dalam negeri dapat dicukupi. Ini yang jadi patokan saya untuk mengevaluasi kebijakan itu," kata Jokowi. 

Halaman:
Reporter: Andi M. Arief
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement