Pemerintah Percepat Pembangunan 211 Proyek Infrastruktur di Jawa Timur
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan sebanyak 211 proyek infrastruktur nasional di Jawa Timur dapat rampung atau telah melewati tahap pemenuhan pembiayaan (financial closing) pada 2024. Proyek infrastruktur tersebut senilai Rp 287,2 triliun
Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 80-2019 tentang Percepatan Pembangunan di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Dalam Perpres tersebut, terdapat 218 proyek di Jawa Tengah senilai Rp 294,3 triliun yang tengah digarap pemerintah puasat di Jawa Timur.
Dari 218 proyek tersebut, baru lima infrastruktur senilai Rp 5,6 triliun yang telah rampung . Sementara dua infrastruktur lainnya senilai Rp 373,9 miliar, baru selesai sebagian.
"Perlu dipastikan ketersediaan lahan dan perizinan agar dapat diselesaikan sebelum tahun 2024," kata Airlangga dalam laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dikutip Kamis (12/5).
Airlangga menekankan Pemerintah Provinsi Jawa TImur terhadap tiga hal yakni pemenuhan readiness criteria (penilaian kelengkapan kriteria kesiapan), penyediaan APBD yang dibutuhkan, dan kesiapan proyek. Proyek infrastruktur yang pembangunannya dipercepat diantaranya:
Jalan Tol Ngawi-Bunder
Jalan bebas hambatan ini akan mendukung kegiatan operasional Kilang Minyak Tuban dan Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE). Airlangga mengarahkan agar perjanjian kredit atau penyaluran dana untuk proyek tersebut rampung paa 2023.
Berdasarkan laman resmi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pendanaan jalan tol tersebut menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Namun demikian, data tol tersebut belum tersedia dalam kolom lelang maupun pengawasan konstruksi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).
Pengendali Banjir kali Lamong
Penyelesaian infrastruktur tersebut dinilai akan mendukung ekonomi kemasyarakatan. Pemerintah telah mengarahkan Kementerian Keuangan untuk memberikan dukungan pengadaan lahan proyek tersebut.
Bendung Gerak Karangnongko
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat bendung ini didesain untuk mengendalikan banjir Sungai Bengawan Solo sebagai kesatuan dengan tiga bendung gerak yang sudah ada yaitu Bendung Gerak Babat, Bendung Gerak Bojonegoro dan Bendung Gerak Sembayat.
Bendung Karangnongko akan menjadi sumber air bagi daerah irigasi Karangnongko kiri (Kabupaten Blora) seluas 1.747 Ha dan daerah irigasi Karangnongko kanan (Kabupaten Bojonegoro) seluas 158.000 Ha. Selain itu, Bendung Karangnongko akan memasok air baku sebesar 1.155 liter per detik untuk empat daerah yaitu Kabupaten Bojonegoro, Blora, Tuban, dan Ngawi.
Airlangga mendorong atar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyelesaikan pengadaan lahan bendung tersebut selambatnya pada 2023. Sementara itu, Kementerian PUPR berkomitmen akan menganggarkan dana konstruksi Bendung Karangnongko pada 2023.