8 Perusahaan Penerima Izin Ekspor CPO Masuk Daftar Dugaan Kartel
Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendata total alokasi persetujuan ekspor (PE) kini mencapai 302.032 ton minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya. Sebagian besar persetujuan ekspor tersebut diberikan pada produsen minyak goreng yang kini dipanggil Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas dugaan praktik kartel.
"Hingga hari ini, kami telah membuka peluang lebih dari 1 juta ton ekspor, dan secara bertahap ini sudah dilakukan (realisasi). Jumlah persetujuan ekspor mencapai 251 persetujuan," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers virtual, Miggu (5/6).
Dari total persetujuan ekspor yang diterbitkan Kemendag, sebanyak 247.151 ton atau 81,82% diantaranya diberikan pada delapan perusahaan. Kedelapan perusahaan tersebut tergabung dalam kelompok usaha Sinar Mas, Wilmar, Royal Golden Eagle (RGE), Musim Mas, dan Incasi.
Sementara tiga perusahaan dengan alokasi PE terbesar adalah PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (76.292 ton), PT Asianagro Agungjaya (55.192 ton), dan PT Wilmar Nabati Indonesia (40.887 ton). Secara berurutan, ketiga perusahaan tersebut masuk dalam kelompok usaha Sinar Mas, RGE, dan Wilmar.
Ketiga perusahaan tersebut tercatat tidak menghadiri panggilan KPPU untuk pemeriksaan dugaan praktik kartel. KPPU menyatakan akan kembali memanggil ketiga perusahaan tersebut pada 31 Mei - 9 Juli 2022 untuk menjalani pemeriksaan.
Kemendag mendata alokasi PE yang dapat diterbitkan hingga 5 Juni 2022 adalah 1,04 juta ton Angka itu hasil dari realisasi pemenuhan aturan kewajiban pasar domestik (DMO) sejumlah 346.680 ton atau tiga kali dari pemenuhan DMO.
Dengan kata lain, realisasi penerbitan PE saat ini baru mencapai 29,04% dari alokasi yang ditetapkan pemerintah. Secara rinci, penerbitan ekspor tersebut terdiri dari CPO mencapai 30.550 ton, refined, bleached, deodorized (RBD) Palm Oil sejumlah 130.725 ton, RBD Palm Olein sebanyak 138.657 ton, dan minyak jelantah (UCO) sekitar 2.100 ton.
Menurut dia, aturan DMO kali ini telah disempurnakan dibandingkan pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8-2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Salah satu hal yang diperbaiki adalah pengawasan pemenuhan DMO hingga distribusi sebagai syarat penerbitan PE.
Luhut mengatakan, penyempurnaan aturan DMO tersebut merupakan hasil masukan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Luhut mengimbau agar pengusaha tidak khawatir selama tidak melanggar ketentuan berlaku.
