Jokowi Digugat Soal Minyak Goreng, Istana: Pemerintah Tidak Abai
Presiden Joko Widodo digugat sejumlah organisasi masyarakat karena dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya menjaga pasokan dan harga minyak goreng. Menanggapi hal itu, Staf Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, mengatakan bahwa pemerintah sudah berupaya mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memperbaiki tata Kelola minyak goreng.
Menurut Dini, mengajukan gugatan adalah hak konstitusional warga negara dan Presiden menghormati hak tersebut. “Jadi silahkan saja diajukan sesuai dengan prosedur yang berlaku,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (6/6).
Dia mengatakan, dirinya belum menerima salinan gugatan tersebut. Dia akan mengecek apakah Sekretariat Negara sudah merima salinan gugatan tersebut.
“Kami belum dapat memberikan komentar secara spesifik, kami harus mempelajari terlebih dahulu apa yang menjadi obyek sengketa dalam hal ini. Karena obyek sengketa PTUN itu kan keputusan TUN, jadi kita harus lihat nanti persisnya keputusan TUN yang mana yang disengketakan,” kata dia.
Namun, dia menegaskan bahwa pemerintah tidak abai terkait gejolak ketersedian dan fluktuasi harga minyak goreng. Sejauh ini, pemerintah telah berupaya mengimplementasikan sejumlah kebijakan untuk mengamankan ketersedian dan kestabilan harga minyak goreng.
Dini mengatakan, perbaikan tata kelola minyak goreng akan terus dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Perbaikan tersebut mulai dari kewajiban pasokan CPO dalam negeri, subsidi bagi produsen minyak goreng, penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), hingga membatasi ekspor CPO.
Berdasarkan catatannya, pemerintah sudah berhasil menyalurkan minyak goreng curah sebanyak 211,6 ton per 30 April 2022. Penyaluran distribusi ini terus dipantau oleh Kementerian Perindustrian. Pemerintah juga telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai minyak goreng kepada 5,7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Pada tanggal 17 Mei 2022, Kementerian Perdagangan dan Kementerian BUMN juga telah meluncurkan program MigorRakyat. Program ini bertujuan untuk menghadirkan minyak goreng dengan harga terjangkau bagi masyarakat.
“Jadi Pemerintah sebenarnya sudah berupaya dan cukup responsif terhadap isu kelangkaan migor ini. Nanti bisa dijelaskan semuanya dengan lebih rinci dalam proses persidangan,” ujarnya.
Sebelumnya, enam organisasi masyarakat sipil memberikan somasi kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Somasi tersebut dilayangkan dengan tuduhan pemerintah tidak menjalankan kewajibannya terkait menjaga pasokan dan harga minyak goreng di dalam negeri.
Enam organisasi tersebut adalah Sawit Watch, Perkumpulan Hukum dan Masyarakat (HuMa), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), ELSAM, Greenpeace Indonesia, PILNet.
Perwakilan Public Interest Lawyer Network (PILNet) Judianto Simanjuntak mengatakan, pihaknya menuntut pemerintah agar bisa mengendalikan harga minyak goreng dengan cepat. Judianto mengatakan, banyak masyarakat yang sudah menderita akibat tingginya harga minyak goreng.
"Jika dalam waktu 14 hari tidak ada jawaban, kami akan melakukan langkah-langkah hukum berikutnya," kata Judianto di Kementerian Perdagangan, Jumat (22/4).
Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat rata-rata harga minyak goreng curah (per kg) harian di pasar modern di beberapa provinsi tercatat Rp 18,21 ribu per kg, data per Jumat (3/6). Berikut 10 provinsi dengan harga minyak goreng tertinggi.
