Dicecar DPR Soal Minyak Goreng, Mendag Sebut Bakal Ada Lembaga Baru
Pemerintah akan membentuk lembaga baru untuk mengatasi gejolak harga bahan pangan di tingkat konsumen. Lembaga tersebut nantinya akan berorientasi terhadap stok bahan pangan, bukan mencari keuntungan.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, pemerintah akan melakukan reformasi terhadap program stabilisasi bahan pangan. Salah satunya adalah memastikan negara menyimpan stok komoditas bahan pokok sebesar 10 persen dari kebutuhan nasional.
“Sepuluh persen bahan yang diperlukan akan dipegang oleh badan yang kita rancang, atau badan yang kita modifikasi. (Badan itu) bukan profit oriented, tapi stock oriented,” ujarnya saat rapar Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (7/6).
Dia mengatakan, sistem yang berjalan saat ini membuat petani sering mendapatkan kerugian. Padahal Indonesia memiliki sumber daya pertanian yang mumpuni.
“Misalnya kemarin di NTB panen jagung melimpah, tidak ada yang mau beli, Ketika kurang, seperti dunia akan berakhir besok tanpa ada kontitusi,” ujarnya.
Lutfi mengatakan, sistem menyerahkan harga jual ke pasar seperti ini yang menyebabkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) menjadi kurang efektif.
Dia mengatakan, Kementerian Perdagangan juga menggelar Program MinyakGoreng Curah Rakyat dalam jaringan closed loop Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran (PUJLE). Dalam dua minggu, program minyak goreng curah rakyat akan menjangkau 10 ribu pengecer.
Dia mengatakan, semua segmentasi distribusi minyak goreng curah rakyat ini dijalankan melalui aplikasi digital sehingga proses distribusi dapat dipantau secara real-time. Pembelian menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau PeduliLindungi.
