Pengusaha Keberatan Aturan Cuti Melahirkan Enam Bulan
Dewan Perwakilan Rakyat akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) yang salah satu poinnya mengatur tentang perpanjangan cuti melahirkan untuk ibu menjadi enam bulan dan ayah 40 hari. Meskipun demikian, pengusaha menyatakan keberatan atas rencana perpanjangan cuti tersebut.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Anton J Supit, mengatakan bahwa aturan perpanjangan cuti tersebut sulit diberlakukan saat masa pemulihan ekonomi. Hal itu karena pengusaha perlu tetap membayar gaji karyawan meskipun tidak bekerja selama enam bulan.
“Apakah kondisi kita memungkinkan saat masih dalam tahap pemulihan ekonomi? Apakah itu tidak menghambat usia produktif untuk mendapatkan pekerjaan?,” ujarnya kepada Katadata.co.id, Selasa (28/6).
Selain itu, Anton mengatakan, perpanjangan cuti melahirkan juga akan memberatkan jika diberlakukan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Padahal mayoritas usaha di Indonesia adalah UKM dan mikro.
Anton juga mempertanyakan jika aturan perpanjangan cuti melahirkan tersebut hanya diberlakukan bagi pengusaha besar saja. Apabila tujuan cuti hamil untuk mengurangi stunting, maka aturan tersebut seharusnya diberikan pada semua lembaga pemberi kerja, termasuk ASN, TNI/Polri, dan UKM.
“Kalau tujuannya stunting, harus semua dong. Persoalannya bagi UMKM, siapa yang bayar? Harusnya negara yang memfasilitasi itu,” ujarnya.
Dia mengatakan, aturan cuti melahirkan tersebut juga akan membuat perusahaan cenderung memilih pekerja laki-laki dibandingkan perempuan. Hal itu juga akan menjadi pertimbangan perusahaan untuk memberikan jabatan strategis pada perempuan.
