PUPR Salurkan Rp 11 Triliun untuk Subsidi Pembiayaan 165 Ribu Rumah
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyalurkan bantuan pembiayaan pemilikan rumah senilai Rp 11,41 triliun untuk pembangunan 165.607 unit rumah. Mayoritas dana pembiayaan pemilikan rumah tersalurkan lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga Rp 11,06 triliun untuk pembangunan 99.557 unit rumah.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, memaparkan penyaluran FLPP menghadapi dua kendala pada paruh pertama 2022. Kendala yang dimaksud adalah pencairan dana FLPP baru dapat dilakukan pada Februari 2022 dan penyaluran menunggu ketersediaan kapasitas dari bank penyalur.
Herry mencatat salah satu program bantuan pembiayaan rumah dengan laju penyaluran yang lambat adalah Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Dia menilai, hal ini terjadi karena keterlambatan pengajuan dari bank pelaksana.
"Hingga akhir Juni 2022 realisasi BP2BT sebanyak 33,81% atau 2.463 unit," kata Herry dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR, Senin (4/7).
Sementara itu, Herry mencatat belum ada rumah yang terbangun melalui program Subsidi Selisih Bunga (SSB). Selain itu, dana yang tersalurkan hingga Juni 2022 baru mencapai Rp 111 juta dari target Rp 4,39 triliun atau untuk pembangunan 769.903 unit143,48 rumah.
Herry menilai hal ini juga disebabkan oleh keterlambatan bank pelaksana. Selain itu, program SSB saat ini dilakukan paralel dengan proses penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2020.
Terakhir, bantuan pembiayaan melalui program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) yang ditargetkan senilai Rp 812 miliar untuk pembangunan 200.000 unit rumah. Pada semester I-2022, total dana yang telah disalurkan lewat SBUM adalah Rp 257,41 miliar untuk pembangunan 63.587 unit rumah.
Pada 2023, Herry menargetkan penyaluran bantuan pembiayaan rumah naik 18,58% dari target 2022 senilai Rp 29,09 triliun menjadi Rp34,5 triliun. Bantuan pembiayaan melalui program FLPP masih mendominasi atau senilai RP 25,18 triliun untuk pembangunan 220.000 unit rumah.
Herry mengalokasikan dana untuk program SBUM pada 2023 senilai Rp 895 miliar untuk pembangunan 220.000 unit rumah. Sementara itu, anggaran untuk program SSB adalah RP 3,82 triliun untuk pembangunan rumah hingga 754.004 unit.
Namun demikian, Herry memaparkan target pembangunan rumah melalui SBUM dan SSB tidak menjadi penambahan target pemerintah. Adapun, target pembangunan rumah bersubsidi pemerintah adalah sebanyak 274.924 unit ari gabungan target program FLPP sebanyak 220.000 unit dan Tapera sejumlah 54.924 unit.
Herry mencatat target anggaran yang dikeluarkan untuk program Tapera hanya Rp 4,6 triliun. Angka tersebut lebih rendah dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada tahun ini senilai Rp 10,56 triliun untuk pembangunan 125.000 unit rumah.
Sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran menjadi primadona investasi pada kuartal III-2021. Pasalnya, modal yang ditanamkan ke sektor tersebut mencapai Rp 28,1 triliun atau 13% dari total investasi Indonesia pada kuartal lalu.
