Percepat Ekspor CPO, GAPKI Usul Aturan DMO dan DPO Dicabut Sementara

Andi M. Arief
18 Juli 2022, 15:25
Pekerja mengangkut tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Muara Sabak Barat, Tajungjabung Timur, Jambi, Jumat (10/7/2020).
ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/pras.
Pekerja mengangkut tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Muara Sabak Barat, Tajungjabung Timur, Jambi, Jumat (10/7/2020).

Kebijakan pungutan ekspor (PE) minyak sawit mentah (CPO) sebesar 0% dinilai belum cukup mendongrak harga tandan buah segar (TBS).  Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengusulkan agar pemerintah menghentikan sementara kewajiban pasar domestik (DMO) dan kewajiban harga domestik (DPO) untuk mempercepat ekspor minyak sawit mentah (CPO).

Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal Gapki, Eddy Martono, ketika diminta tanggapannya mengenai kebijakan pungutan ekspor (PE) minyak sawit mentah sebesar 0% yang diterapkan pemerintah pada 15 Juli-31 Agustus 2022. Eddy mengatakan, perbaikan harga TBS sawit sangat bergantung pada kondisi stok CPO di dalam negeri. 

Advertisement

"Kondisi saat ini stok sangat tinggi. Kalau ekspor tidak lancar, stok terus bertambah, bahkan produksi (CPO) bisa berhenti. Ini bisa menghambat kenaikan harga TBS (sawit) petani," kata Eddy kepada Katadata.co.id, Senin (18/7).

Sebelumnya, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) memproyeksikan stok CPO di Indonesia pada akhir mencapai 10,9 juta ton  pada akhir Juli. Jumlah stok tersebut sekitar tiga hingga lima kali lipat dari rata-rata volume ekspor per bulan yang mencapai 2-3 juta ton. Dengan demikian, dibutuhkan waktu minimal tiga bulan untuk mengosongkan stok CPO di tangki dalam negeri.

Eddy mengatakan, stok tersebut saat ini tersimpan di pabrik kelapa sawit yang memiliki kapasitas tangki penyimpanan hingga 4 juta ton, serta pelabuhan dan industri hilir dengan kapasitas 7 juta ton.

Oleh sebab itu, Eddy mengatakan, diperlukan percepatan ekspor yang optimal agar tangki tersebut bisa segera disalurkan. Selain menghapus sementara pungutan ekspor, Eddy menilai pemerintah juga perlu meniadakan kewajiban pasar domestik (DMO) dan kewajiban harga domestik (DPO) secara sementara atau hingga stok CPO domestik mencapai 3 juta - 4 juta ton per bulan.

Halaman:
Reporter: Andi M. Arief
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement