Dorong Transformasi, Menhub Harap Pelni Tidak Tergantung pada Subsidi

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan bahwa subsidi seharusnya bersifat sementara dan bisa dicabut jika pelayanan Pelni sudah menjadi komersial.
Andi M. Arief
3 Agustus 2022, 19:34
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan sambutan pada Rapat Pimpinan Pelni di Jakarta, Rabu (3/8/2022).
BKIP Kemenhub
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan sambutan pada Rapat Pimpinan Pelni di Jakarta, Rabu (3/8/2022).

Kementerian Perhubungan atau Kemenhub mendorong PT Pelayaran Nasional Indonesia untuk konsisten melakukan transformasi. Perusahaan pelayaran yang bisa disebut Pelni ini diharapkan tidak bergantung pada subsidi pemerintah.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan bahwa beberapa transformasi yang harus dilakukan Pelni adalah digitalisasi layanan, efisiensi operasional kapal, dan pemetaan daerah potensial. Hal tersebut dinilai penting agar Pelni melakukan pengembangan usaha dan tidak bergantung dari subsidi pemerintah.

“Subsidi mestinya hanya sementara. Ketika kita mampu melakukan kegiatan lebih baik, maka sudah bisa menjadi komersial,” kata Budi dalam keterangan resmi, Rabu (3/8).

Di samping itu, Budi meminta agar Pelni melakukan pengelolaan sumber daya manusianya. Menurutnya, SDM yang bergabung di Pelni harus berkarakter lincah, berkompetisi, dan mau berkembang.

Advertisement

Budi menilai, kompetisi di bisnis perhubungan laut akan semakin ketat pada masa depan. Maka dari itu, menurutnya, transformasi dengan baik dan sungguh-sungguh diperlukan agar Pelni tidak ditinggalkan oleh konsumen.

Dia mengatakan, Pelni memiliki beberapa tantangan di sektor transportasi laut, seperti menjangkau daerah terpencil dan menurunkan disparitas harga. Oleh karena itu, Pelni ditugaskan untuk menyediakan kapal perintis dan tergabung dalam Tol Laut.

Secara sederhana, Tol Laut adalah salah satu kebijakan pemerintah yang menyediakan layanan logistik dengan biaya yang lebih murah kepada pengguna layanan logistik. Penekanan biaya logistik tersebut dimungkinkan dengan rute Tol Laut yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Budi mengapresiasi kinerja Pelni yang telah memberikan pelayanan angkutan bagi penumpang dan barang ke daerah-daerah terpencil.
“Terus lakukan perubahan dan pastikan apa yang dilakukan bisa ‘netes’ atau dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Budi.

Direktur Utama Pelni Tri Andayani mengatakan kebutuhan transportasi laut di bagian timur Indonesia meningkat saat ini. Menurutnya, peningkatan tersebut ditunjukkan sejak Pelni menerima penugasan Public Service Obligation (PSO) dan Subsidi sejak 2018.

“Kepercayaan ini kami tunjukkan dengan kinerja produksi yang terus meningkat khususnya pada aktivitas muatan barang,” kata Tri.

Belum lama ini, Pelni bekerja sama dengan PT INKA (Persero) dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk memproduksi kontainer berpendingin atau reefer container. Ide bisnis tersebut muncul akibat minimnya pasokan reefer container di dalam negeri.

Selain itu, biaya logistik di dalam negeri masih cukup tinggi dibandingkan negara tetangga. Penekanan biaya logistik dinilai penting agar pendapatan devisa hasil ekspor tidak habis untuk biaya logistik.

Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Pelni, Yossianis Marciano, menyampaikan bahwa setiap tiga bulan pihaknya melakukan evaluasi terhadap prototipe reefer container buatan INKA.

"Kemarin, kita sudah uji coba ke Natuna dan sudah berjalan, tapi memang produktivitasnya akan kita tingkatkan. Sekarang, kita tes lagi untuk wilayah Indonesia timur ternyata produktivitasnya juga semakin meningkat," katanya.

Yossianis menambahkan, tol laut difokuskan ke daerah terpencil, terluar dan terdepan, sehingga masyarakat tidak perlu mengirim produk dalam jumlah besar lagi.

Di Asia Tenggara, Malaysia menjadi negara yang memiliki pergerakan kontainer tertinggi. Peringkat selanjutnya adalah Singapura. Indonesia berada di urutan ke-12 dunia dengan jumlah 11,9 juta teus dan share 1,8 persen terhadap lalu lintas kontainer seluruh dunia.

Reporter: Andi M. Arief
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait