Puan Soal Realitas Pembangunan Nasional: Hanya dari Proyek ke Proyek
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Puan Maharani, mengatakan agenda strategis pembangunan ke depan perlu memperkuat dan mempertajam setidaknya tiga agenda, yakni kedaulatan pangan, penguatan industri, dan pemerataan infrastruktur. Hal tersebut dinilai penting agar pembangunan nasional terus berlanjut walau memiliki pemimpin negara yang berbeda.
Puan mengatakan, Undang-Undang (UU) No. 17-2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 belum dilakukan secara menyeluruh. Selain itu, setiap pemimpin pusat dan daerah kerap memiliki visi pembangunannya masing-masing walau UU tersebut telah diterbitkan.
"Realitas tersebut yang mengakibatkan pembangunan nasional sulit berkesinambungan, berorientasi jangka pendek, dan memiliki kadar kepentingan nasional yang berbeda-beda, membuat pembangunan nasional hanya dari proyek ke proyek," kata Puan dalam Sidang Bersama DPR-DPRD 2022, Selasa (16/8).
Puan mengatakan, pemerintah perlu meningkatkan produktivitas pangan, khususnya untuk menghindari permasalahan kelangkaan minyak goreng di dalam negeri. Sebagai informasi, keberadaan minyak goreng di pasar pernah sangat minim, khususnya pada kuartal I-2022.
Di samping itu, Puan meminta agar pasar domestik tidak dikuasai oleh produk-produk asing. Menurutnya, sektor manufaktur dan industri dalam negeri harus berdikari di negeri sendiri. Oleh karena itu, Puan mengusulkan agar masyarakat harus bangga menggunakan produk-produk lokal.
Terakhir, Puan meminta pemerintah untuk melakukan pemerataan infrastruktur di penjuru negeri. Puan berpendapat kemajuan pembangunan di daerah adalah kemajuan nasional.
Adapun, proyek infrastruktur gadang yang telah didukung sektor legislatif adalah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melalui penerbitan UU No 3-2022 tentang Ibu Kota Negara. Pada tahap pertama, bagian IKN Nusantara yang akan dibangun adalah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP senilai Rp 43,74 triliun.
"Keberhasilan Pembangunan Ibu Kota Negara, selain membutuhkan perencanaan dan manajemen sumber daya yang baik, juga sangat ditentukan oleh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh anak bangsa," kata Puan.
Landasan Hukum
Puan mengatakan, arah dan prioritas agenda-agenda pembangunan nasional masa depan butuh landasan hukum yang memadai. Hal tersebut diperlukan agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan berkesinambungan dalam mencapai tujuan nasional.
"Kita perlu rembuk bersama, untuk menentukan kemana arah pembangunan bangsa dan negara Indonesia kedepan yang dapat menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan," kata Puan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan semua proyek infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara atau KIPP IKN Nusantara selesai dilelang dalam waktu dekat. Saat ini, proyek yang akan segera dilakukan adalah pengembangan lahan untuk memetakan lokasi infrastruktur di KIPP IKN.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini proyek infrastruktur yang sedang dilelang adalah jalan dan jembatan. Sementara itu, lelang infrastruktur gedung, permukiman, dan air minum sedang dalam tahap persiapan.
"Yang sudah selesai lelang adalah proyek pengembangan lahan. Akhir Agustus ini sudah kontrak semua proyek infrastruktur di KIPP IKN Nusantara," kata Basuki di Terminal Kijing, Kalimantan Barat, Selasa (9/8).
