Jokowi Minta Menteri ATR Gebuk Mafia Tanah
Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajarannya untuk memberantas mafia tanah. Bahkan, ia juga meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto untuk tidak ragu menggebuk mafia tanah.
“Pak Menteri adalah mantan Panglima TNI. Kalau masih ada mafia yang main-main, silakan detik itu juga gebuk," kata Jokowi di Gelora Delta, Sidoarjo, Senin (22/8).
Menurutnya, mafia tanah hanya menyulitkan masyarakat. Pemerintah pun tidak ingin mengabaikan masyarakat yang ingin mengurus sertifikat.
Kepala Negara mengatakan, masih ada sekitar 7 juta bidang di Jawa Timur yang belum memiliki sertifikat. Untuk itu, Presiden mendorong jajaran Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat proses penyelesaian sertifikat tanah tersebut.
“Saya sudah perintahkan ke Menteri BPN agar ini terus dipercepat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga membagikan sertifikat tanah seluas 79.720 bidang. Sertifikat itu diberikan kepada 1.500 orang dari Sidoarjo, 500 orang dari Kota Malang, 500 orang dari Kabupaten Malang, dan 500 orang dari Gresik.
Usai membagikan sertifikat, Jokowi mengingatkan masyarakat untuk menyimpan sertifikat tanah itu. Sebab, sertifikat merupakan dokumen penting berisi informasi hak kepemilikan tanah.
Mantan Wali Kota Solo itu memastikan, konflik maupun sengketa tanah di daerah masih banyak terjadi. Hal ini disebabkan masyarakat tidak memegang hak hukum atas tanah tersebut.
Sebelumnya, Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni berusaha menyelesaikan masalah praktik mafia tanah di dalam negeri. Caranya dengan membangun proses yang sederhana, transparan, dan melayani masyarakat.
"Saya sudah baca, di Wakatobi banyak terjadi 'pedang-pedangan' dengan Presiden, banyak terjadi konflik di bawa yang membuat kami sedih," kata Raja Juli di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (15/6).
