Pemerintah Bangun Perumahan ASN di IKN Nusantara dengan Skema KPBU

Aparatur Sipil Negara akan diarahkan untuk tinggal di pusat pemerintahan IKN Nusantara.
Andi M. Arief
26 Agustus 2022, 19:25
Warga berfoto di lokasi titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (17/8/2022). Lokasi titik nol pembangunan IKN Nusantara ramai di datangi warga yang ingin melihat saat mengisi lib
ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/hp..
Warga berfoto di lokasi titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (17/8/2022). Lokasi titik nol pembangunan IKN Nusantara ramai di datangi warga yang ingin melihat saat mengisi libur 17 Agustus.

Pemerintah berencana membangun perumahan khusus untuk aparatur sipil negara atau ASN di Ibu Kota Negara Nusantara pada 2023. Sumber dana pembangunan perumahan tersebut direncanakan berasal dari skema kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU.

"ASN diarahkan untuk tinggal di pusat pemerintahan IKN Nusantara. Tenaga kerja pemerintah masa jauh di luar kawasan pemerintahan," kata Ketua Satgas Pembangunan IKN Danis Sumadilaga kepada Katadata.co.id, Jumat (26/8).

Namun demikian, biaya konstruksi yang dibutuhkan maupun skema pengembalian investasi terkait proyek tersebut belum diumumkan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR tidak memasukkan anggaran perumahan khusus ASN tersebut dalam dana pembangunan KIPP IKN Nusantara sebesar Rp 43 triliun pada 2022-2024.  Adapun, proyek perumahan yang akan dikerjakan pada 2023 adalah 22 rumah susun untuk 17.000 tenaga kerja konstruksi.

Kementerian PUPR menegaskan seluruh infrastruktur yang ada di dalam KIPP IKN Nusantara harus menggunakan anggaran negara. Hal tersebut penting lantaran seluruh infrastruktur di KIPP IKN Nusantara harus dimiliki negara.

Danis mengatakan anggaran negara memang harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar di KIPP IKN Nusantara. Dengan kata lain, Danis menilai perumahan ASN tidak menjadi infrastruktur dasar di KIPP IKN Nusantara.

Sebagai informasi, pemerintah akan mulai memindahkan 60.000 ASN dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara pada awal 2024. Pemerintah akan memilih 60 ribu orang yang akan dipindahkan pada tahap pertama.

 Pemerintah menetapkan anggaran IKN Nusantara sebesar Rp 5,1 triliun pada 2022. Sementara itu anggaran pada 2023 senilai Rp 20,8 triliun.

Advertisement



Reporter: Andi M. Arief
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait