Harga Pangan Merangkak Naik, Mendag Minta Pemda Subsidi Biaya Logistik
Kementerian Perdagangan atau Kemendag menyatakan pemerintah daerah harus aktif dalam menekan harga pangan di daerahnya masing-masing. Langkah yang disarankan adalah mensubsidi biaya logistik bahan pangan dari daerah produsen ke daerahnya masing-masing.
Menteri Perdagangan Zulkfil Hasan mengatakan dana subsidi tersebut dapat diambil sebanyak 2% dari Dana Transfer Umum atau DTU yang masuk dalam dana Transfer ke Daerah. Pada 2022, nilai DTU mencapai Rp 518 triliun atau 64,36% dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
"Walikota, Bupati, dan Gubernur harus cek kalau naik harga pangan sebesar 5%, segera ambil langkah. Transportasi pangannya dibayar pemerintah daerah, disubsidi," kata Zulkifli di Tangerang Selatan, Selasa (13/9).
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi DTU pada Januari-Juli 2022 telah mencapai Rp 270 triliun atau 52,1% dari pagu DTU tahun ini. Secara rinci, realisasi dana bagi hasil telah mencapai Rp 32,5 triliun, sementara itu belanja dana alokasi umum pada Januari-Juli 2022 adalah Rp 237,5 triliun.
Artinya, pagu DTU yang tersisa hingga akhir tahun adalah Rp 248 triliun. Dengan kata lain, subsidi transportasi pangan yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah mencapai Rp 4,96 triliun.
Zulkifli mencontohkan subsidi transportasi tersebut dapat menurunkan harga telur ayam di daerah konsumsi sebanyak Rp 4.000 per kg menjadi sekitar Rp 28.000 per kg. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPSN mendata rata-rata nasional harga telur ayam per 13 September 2022 adalah Rp 30.400 per kg.
"Kita harus bantu masyarakat dari kesulitan ketersediaan dan kenaikan harga sembako. Saya bersyukur harga beberapa komoditas stabil, seperti telur ayam, bawang, dan cabai," kata Zulkifli.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo, mewaspadai kenaikan harga bahan pokok usai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar. Jokowi mengatakan, kenaikan harga pangan akan berdampak pada peningkatan kemiskinan di daerah.
Untuk itu, Jokowi meminta pimpinan daerah mengintervensi kenaikan harga pangan. Presiden memerintahkan kepala daerah untuk mengetahui asal pasokan beras di wilayah masing-masing. "Semua ini harus ada datanya," ujar Jokowi.
Jokowi memberi contoh, pemda dapat membiayai pengiriman bawang merah saat terjadi kenaikan harga. Subsidi transportasi dapat diberikan untuk pengiriman bawang merah dari Brebes ke Lampung sebesar Rp 3 juta.
"Sehingga harga petani di Brebes sama dengan harga yang ada di pasar," kata Jokowi.
Menurut hasil survei Indikator Politik Indonesia, mayoritas rakyat Indonesia menilai bahwa subsidi dalam bentuk harga barang lebih sesuai ketimbang subsidi tunai. Persentasenya yakni mencapai 58,6%.
