Menteri PUPR Prioritaskan Infrastruktur Air Bersih Berteknologi Baru
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR memprioritaskan pembangunan infrastruktur penyediaan sumber daya air bersih dengan teknologi baru. Hal ini bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kerja sama dan berbagi ilmu teknologi baru tentang sumber daya air sangat penting. Sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kaya kinerja yang seimbang antar daerah, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program prioritas Presiden Jokowi," ujarnya saat memberikan paparan dalam acara High Level Experts and Leaders Panel (HELP) Conference Presidensi G20 Indonesia, di Conrad Hotel, Bali, Jumat (11/11).
Menurut Basuki, pembangunan infrastruktur sumber daya air melalui teknologi baru menjadi salah satu agenda program yang diprioritaskan pemerintah. Hal itu karena dapat meningkatkan pemerataan pembangunan antar daerah.
Perubahan iklim ekstrem
Sebelumnya, Basuki juga membahas pemulihan lingkungan dari perubahan iklim yang ekstrem. Menurut Basuki, dampak perubahan iklim tersebut sangat nyata.
"Saya dapat mengatakan bahwa sebenarnya semua orang mengalami saat ini. Perubahan iklim mempengaruhi kehidupan kita dalam banyak hal, air lebih hangat, musim pembekuan es yang lebih lama, peningkatan angin dan perubahan curah hujan," ujar Basuki.
Basuki turut berbagi pengalaman Indonesia melalui Kementerian PUPR yang telah melakukan berbagai upaya untuk menangani fenomena baru kondisi hidrologis, pemulihan dari pandemi COVID-19, serta mitigasi dampak perubahan iklim dalam skema terpadu untuk meningkatkan perekonomian.
Dalam kondisi hidrologi baru, Indonesia memiliki curah hujan tinggi yang sulit diprediksi dan intensitasnya ekstrim. Selain itu, banyak terjadi siklon tropis yang berdampak langsung pada kondisi cuaca.
Hal itu berpotensi menyebabkan banjir besar dan tanah longsor di Indonesia. Ditambah lagi, tren La Nina mengakibatkan tahun-tahun basah yang panjang, dan cuaca ekstrim selama musim kemarau.
“Upaya dari Kementerian PUPR untuk memulihkan dan mengelola bencana terkait air yang berulang ini antara lain dengan meningkatkan pasokan air bersih dan meningkatkan sistem sanitasi di kota-kota besar, kemudian melakukan rehabilitasi dan pengembangan irigasi baru untuk mengamankan produksi pangan,” ujar Menteri Basuki.
Selain itu, Kementerian PUPR merevitalisasi dan pemeliharaan bendungan serta bersama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melakukan penyesuain sistem operasi bendungan untuk memungkinkan strategi pelepasan dini. Hal ini bertujuan untuk mengamankan lebih banyak kapasitas untuk menyimpan curah hujan yang berlebihan dan menyerap debit puncak aliran.
“Kami juga mengevaluasi 62 bendungan yang baru selesai dan sedang dibangun. Berdasarkan hasil evaluasi, 30 bendungan harus dimodifikasi dengan menambahkan gate pada pelimpahnya, sedangkan 11 bendungan lain hanya memerlukan penyesuaian pada manual pengoperasiannya. Sisanya dirancang sebagai bendungan kering sehingga tidak diperlukan modifikasi,” ujar Menteri Basuki.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran perubahan iklim sebesar Rp307,94 triliun sejak 2018 hingga 2020. Artinya, setiap tahun pemerintah mengalokasikan anggaran perubahan iklim rata-rata sebesar Rp102,65 triliun per tahun atau 4,3% dalam APBN.
