Kepala Otorita Beberkan 3 Fase Pembangunan IKN Nusantara hingga 2045
Pemerintah telah menyiapkan perencanaan jangka panjang untuk pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Rencana pembangunan tersebut mencakup pengembangan di berbagai sektor pendukung hingga 2045.
Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Bambang Susantono, membeberkan luas wilayah IKN Nusantara sekitar 256.000 hektare. Luas tersebut mencapai 3,5 kali lebih besar dari Singapura.
Dari luas tersebut, baru sekitar 56.000 hektare yang akan dikembangkan sebagai lingkungan terbangun. Sebanyak 6.600 hektare di antaranya ditetapkan sebagai wilayah inti pemerintahan. Sedangkan pembangunan Nusantara secara utuh akan memakan waktu lebih dari dua dekade.
Bambang mengatakan, pengembangan IKN Nusantara dilaksanakan dalam beberapa tahap. Pada saat ini, pembangunan IKN berada di fase pertama, yaitu membangun infrastruktur dan fasilitas utama di area inti pemerintah.
"Termasuk dalam tahap ini adalah pembangunan istana kepresidenan, kantor pemerintahan, serta perumahan pegawai negeri sipil dan militer," ujarnya dalam acara High Level Expert and Leaders Panel (HELP) Conference Presidensi G20, di Conrad Hotel, Bali, pada Jumat (11/11).
Dia mengatakan, pemimpin negara dan kabinetnya mulai pindah ke IKN Nusantara, didukung oleh pegawai negeri, polisi, dan TNI.
Pengembangan IKN Nusantara hingga 2045
Sementara fase kedua dimulai sejak 2025 hingga 2029. Pemerintah akan akan memperkuat kawasan Inti Nusantara dengan mengembangkan transportasi umum, memperluas perkantoran perumahan, dan kawasan komersial.
"Tiga fase berikutnya dari 2029 hingga 2045 akan mencakup pengembangan yang jauh lebih luas dan masif di bidang pendidikan, kesehatan, dan juga industri teknologi tinggi," ujar Bambang.
Sementara fase 3 dikembangkan hingga 2045. Pengembangan termasuk mebangun ekosistem tiga kota dengan Balikpapan dan Samarinda. Dengan demikian, pembangunan IKN Nusantara bisa lebih mendongkrak ekonomi regional.
Bambang mengatakan, keputusan pemerintah untuk melakukan pemindahan ibu kota merupakan upaya signifikan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang aman dan merata di Idonesia.
"Hal ini dilakukan dengan menggeser pusat gravitasi negara untuk kegiatan ekonomi," ujar Bambang.
Menurut Bambang, infrastruktur perkotaan merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sehingga pembangunan kota baru dapat berperan sebagai tulang punggung penting perekonomian lokal, regional, dan nasional karena memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
"Saya juga ingin mencatat bahwa langkah tersebut akan meringankan beban struktural berat yang dipikul oleh ibu kota Jakarta saat ini," ujar Bambang.
Oleh sebab itu, Bambang mengatakan adanya pemindahan ibu kota akan mengangkat sebagian dari beban tersebut dan memberikan kesempatan bagi Jakarta untuk memperkuat perannya sebagai pusat keuangan.
