Bapanas Wajibkan Pemda Punya Neraca Pangan mulai 2023

Pemerintah daerah juga diminta untuk mengelola Lumbung Pangan Masyarakat dengan mengalokasikan dana desa sebesar 20%.
Nadya Zahira
22 November 2022, 11:01
Petugas melayani penjualan bahan pangan pokok saat Bazar Pangan Murah di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (21/11/2022).
ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/aww.
Petugas melayani penjualan bahan pangan pokok saat Bazar Pangan Murah di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (21/11/2022).

 

Badan Pangan Nasional atau National Food Agency menargetkan kepada setiap daerah untuk memiliki neraca pangan masing-masing mulai 2023. Pemerintah daerah juga diminta untuk mengelola Lumbung Pangan Masyarakat atau LPM dengan mengalokasikan dana desa sebesar 20%.

Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mengatakan bahwa hal ini demi menindaklanjuti penerapan Perpres No. 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Neraca pangan dibutuhkan dalam mengelola CPP daerah masing-masing.

"Dengan memiliki neraca pangan, kita akan tahu seberapa besar ketersediaan pangan wilayah, jumlah kebutuhan pangan yang harus dipenuhi, serta dari mana sumbernya, sehingga dapat ditentukan kebijakan pangan yang paling tepat untuk setiap wilayah,” ujar Arief yang dikutip dalam keterangan resmi, pada Selasa (22/11). 

Advertisement

Arief mengatakan, neraca pangan wilayah tersebut disusun oleh Dinas urusan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Neraca pangan memuat 11 komoditas pangan strategis yaitu beras, jagung, kedelai, daging ruminansia, daging unggas, telur, cabai, bawang, gula, minyak goreng, dan ikan. 

 “Tim dari Badan Pangan Nasional siap untuk membantu baik dalam penyusunan metode maupun koordinasi dengan pihak terkait,” ujar Arief. 

Alokasi dana desa

Arief juga meminta Pemda untuk mendukung penuh penguatan LPM sebagai penyokong ketahanan pangan masyarakat. Pengelolaan LPM serta kegiatan penguatan ketahanan pangan di tingkat desa tentu perlu didukung dengan alokasi Dana Desa paling sedikit 20%, sesuai Perpres Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian APBN tahun 2022.

"Akan tetapi, dalam realisasi tahun 2022, hanya sebesar 17 persen Dana Desa yang digunakan untuk penguatan ketahanan pangan. Untuk itu kedepannya perlu dilakukan evaluasi pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan,” ujarnya. 

 Sementara itu, Badan Pangan Nasional bersama kementerian/lembaga terkait terus mendorong pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ada di Perum Bulog baik melalui pengadaan dalam negeri maupun impor jika dibutuhkan. 

 Arief mengatakan, untuk cadangan beras, jagung, dan kedelai akan dikelola oleh Perum Bulog, sedangkan komoditas pangan pokok strategis lainnya akan dikelola oleh Holding BUMN Pangan ID FOOD.

 Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022, alokasi dana untuk ketahanan pangan nasional ditetapkan sebesar Rp92,2 triliun. Angka tersebut berkurang hampir Rp7 triliun atau turun 6,86% dibanding alokasi tahun sebelumnya yang berjumlah Rp99,02 triliun.

 

Reporter: Nadya Zahira
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait