Pembangunan 50.000 Km Jalan Nasional Molor Akibat Kenaikan Harga BBM
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menyatakan terdapat sejumlah pembangunan infrastruktur yang tidak mencapai target pada 2022. Infrastruktur tersebut di antaranya pembangunan 50.000 Km jalan nasional yang akan dialihkan pengerjaannya ke 2023.
Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang molor pembangunannya tersebut hanya target minor. Sementara target-target utama dalam pembangunan infrastruktur dapat diselesaikan sampai akhir tahun ini oleh Kementerian PUPR.
Endra mengatakan, tertundanya pembangunan infrastruktur tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Kenaikan tarif BBM tersebut menyebabkan melambungnya sejumlah harga material bahan pembangunan.
"Terjadi perlambatan pembangunan infrastruktur jalan itu karena faktor kenaikan BBM yang merambat ke semua sektor karena 17% dari komponen harga ditentukan dari transportasi, dan itu lumayan besar," ujar Endra kepada awak media, di Kantor PUPR, Jakarta, pada Kamis (1/12).
Endra mengatakan, bahwa pembangunan jalan-jalan nasional yang tertunda itu sudah dipastikan dapat diselesaikan pada 2023 mendatang, "Insha Allah di tahun depan selesai. Sudah keluar LPP-nya, berarti kita bisa melakukan revisi untuk menampung eskalasinya, serta revisi kontrak," kata Endra.
Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mendorong jajarannya terus aktif belajar dan berinovasi dalam mengembangkan skema pembiayaan infrastruktur alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
