Menteri PUPR: Hanya 20% Dana Pembangunan IKN yang Gunakan APBN
Dana pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara akan lebih banyak menggunakan pembiayaan non APBN. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa hanya 20-30% dana pembangunan IKN Nusantara yang menggunakan APBN.
"Ini kedepannya pembangunan infrastruktur pasti tidak hanya bisa diharapkan dari APBN saja. Kita harus melibatkan investasi bahkan nanti di IKN, hanya menggunakan APBN sekitar 20 sampai 30%, yang lainnya dari investasi baik Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha, maupun investasi murni," ujar Basuki dalam acara Puncak Creative Infrastructure Financing Day, di Kantor PUPR, Jakarta, Kamis (1/12).
Basuki mengatakan, penguatan pembiayaan perlu dilakukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Jika semua pembangunan infrastruktur hanya mengandalkan dari APBN, membuat pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi lambat.
Menurut Basuki, dirinya sudah bertemu banyak calon investor IKN dari ebrbagai negara. Terakhir, dia telah bertemu dengan 183 calon investor proyek IKN dari Malaysia.
Namun demikian, Basuki belum bisa memberikan informasi terkait nilai investasi yang nantinya akan dikucurkan oleh Malaysia pada proyek IKN tersebut. Dia berencana untuk mengundang para investor Malaysia untuk berkunjung langsung ke lokasi IKN. pada 2023.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, mengatakan bahwa minat investasi di IKN saat ini telah bertambah sejak Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan market sounding atau penjajakan pasar.
