Pengusaha Tol: Sistem Bayar Tanpa Berhenti Berisiko Kurangi Pendapatan

Asosiasi Tol Indonesia menyatakan bahwa transaksi tol non-tunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) meningkatkan risiko atas penerimaan pendapatan bagi Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT.
Nadya Zahira
15 Desember 2022, 09:05
Sejumlah kendaraan melintas di ruas jalan tol Jagorawi, Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (19/7/2020). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana menerapkan teknologi transaksi pembayaran tol non-tunai tanpa sentuh (nir-sentuh) atau mul
ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/foc.
Sejumlah kendaraan melintas di ruas jalan tol Jagorawi, Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (19/7/2020). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana menerapkan teknologi transaksi pembayaran tol non-tunai tanpa sentuh (nir-sentuh) atau multi-lane free flow (MLFF), untuk mengurangi kepadatan di gardu pembayaran jalan tol.

Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT menyatakan uji coba transaksi tol non-tunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) ditargetkan akan dilakukan pada 1 Juni 2023. Menanggapi hal itu, Asosiasi Jalan Tol Indonesia atau ATI minta agar penerapan sistem bayar tol tanpa berhenti tersebut perlu diperhatikan kesiapannya karena meningkatkan risiko atas penerimaan pendapatan bagi para Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT.

Sekretaris Jenderal ATI, Kris Ade Sudiyono, mengatakan bahwa BUJT  terus berdiskusi dan merumuskan langkah-langkah strategis bersama pemerintah dan Badan Usaha Pelaksana atau BUP terpilih, dalam mendukung MLFF.  Peningkatan pelayanan di jalan tol dengan sistem pembayaran transaksi tol non-tunai telah  dimulai sejak penggunaan uang elektronik pada 2017.

"Langkah ini sudah tepat dan tentu saja siap untuk dimodernisasi dan dikembangkan dengan teknologi yang lebih baik berbasis tanpa henti dan nirsentuh," ujar Kris yang dikutip dalam keterangan resmi, pada Rabu (14/12).

Minta jaminan 100% terbayar

Namun demikian, Kris mengatakan bahwa perubahan ini harus disiapkan dengan cermat dan matang. Dia berharap perubahan tidak hanya berfokus pada kesiapan aspek teknikal, tetapi harus dikembangkan menyeluruh.

Hal itu termasuk kesiapan perubahan model dan proses bisnis yang menyertainya. "Mengingat akan terjadi perubahan distribusi risiko di kendali pengumpulan tol. Sehingga akan meningkatkan risiko atas penerimaan pendapatan tol bagi para BUJT," ujarnya.

Dia menuturkan, ada sejumlah aspek yang saat ini sedang terus didiskusikan dengan pemerintah dan PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) sebagai BUP MLFF terpilih. Sejumlah aspek tersebut di antaranya adalah pemilihan teknologinya harus menjamin pelayanan jalan tol di Indonesia tetap andal, memenuhi unsur reliability, availability, maintainability serta safety. 

"Proses bisnis penerapan sistem MLFF ini harus memastikan 100% collectibility atas tarif tol yang dibayarkan oleh pengguna jalan tol," ujarnya. 

Aturan hukum harus memadai

Pengoperasian MLFF berbasis sistem Global Navigation Satellite System (GNSS), yang akan merekam data koordinat dan nomor polisi kendaraan pengguna jalan tol. Menurut Kris, hal itu juga harus didukung dengan penyiapan perangkat dan aturan hukum yang memadai. 

Tidak hanya itu, hal tersebut juga harus ditunjang dengan proses edukasi dan komunikasi publik yang masif dan komprehensif kepada pengguna jalan tol atas perubahan paradigma cara bertransaksi tanpa henti dan nirsentuh di jalan tol.

“Sistem MLFF yang akan dipasang di seluruh jalan tol Indonesia harus memenuhi service level agreement terkait waktu dan ketepatan transaksi pengguna jalan tol, dan memastikan pengguna jalan juga harus terbebaskan dari biaya tambahan dengan adanya penerapan sistem MLFF ini,” ujar Kris.

 Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), panjang jalan tol yang telah beroperasi di Indonesia sampai Februari 2022 mencapai 2.499,06 km.

Panjang jalan tol tersebut terbagi dalam 67 ruas yang terbentang di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Bali.

Reporter: Nadya Zahira
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait