Kemendag Tak Bisa Pastikan Pembayaran Tunggakan Subsidi Minyak Goreng

Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa tagihan subsidi minyak goreng Rp 300 miliar dari peritel tersebut masih dalam proses verifikasi.
Nadya Zahira
23 Desember 2022, 19:31
Pengunjung membeli minyak goreng kemasan di Pusat Perbelanjaan, Kabupetan Ciamis, Jawa Barat, Jumat (18/3/2022). Akibat Pemerintah mencabut kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng berdampak pada daya beli masyarakat menurun karena melambungny
ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/hp.
Pengunjung membeli minyak goreng kemasan di Pusat Perbelanjaan, Kabupetan Ciamis, Jawa Barat, Jumat (18/3/2022). Akibat Pemerintah mencabut kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng berdampak pada daya beli masyarakat menurun karena melambungnya harga dipasaran dibandingkan saat terjadinya kelangkaan.

 Kementerian Perdagangan atau Kemendag buka suara terkait  tunggakan pembayaran selisih subsidi minyak goreng yang tengah dikeluhkan oleh perusahaan ritel. Jumlah selisih harga yang belum dibayarkan pemerintah ke peritel tersebut sebesar Rp 300 miliar.

Plt Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Kasan, mengatakan bahwa Kemendag masih melakukan proses verifikasi sehingga belum bisa dipastikan kapan negara akan membayar jumlah selisih harga tersebut.

“Masih proses, jadi ini masih proses ya. Ini karena aspek legalnya, jadi nggak bisa dipastikan,” ujarnya singkat, saat ditemui di Pasar Kebon Kembang, Bogor, Jumat (23/12)

Sebelumnya, pemerintah menetapkan kebijakan satu harga minyak goreng setara Rp 14.000 per liter yang dimulai Rabu 19 Januari 2022. Saat itu, harga keekonomian minyak goreng jauh di atas Rp 14.000 per liter. Dengan demikian, pemerintah melalui Badan  Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit akan membayar selisih dari harga tersebut.

Kebijakan satu harga ini berlaku di ritel modern dan juga berlaku di pasar tradisional mulai 25 Januari 2022. Namun hingga penghujung 2022, pemerintah masih menunggak subsidi minyak goreng tersebut senilai Rp 300 miliar.

Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurachman, menyatakan para peritel sudah menagih utang subsidi kepada BPDPKS. Namun demikian, BPDPKS belum bisa membayar tagihan subsidi tersebut.

Pasalnya, BPDPKS baru bisa membayarkan selisih harga tersebut setelah Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan memverifikasi tagihan. Ketentuantersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 dan 3 Tahun 2022  tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. 

Eddy mengatakan, pemerintah saat itu memang menugaskan BPDPKS untuk memberikan subsidi selisih harga minyak goreng kemasan. Hal itu bertujuan agar harga minyak goreng sesuai dengan Harga Eceran tertinggi atau HET sebesar Rp 14 ribu rupiah per kilogram.  Dia mengungkapkan, selisih harga yang belum dibayarkan kepada pengusaha ritel bukanlah kemauan pihaknya, namun BPDPKS hanya bisa menunggu hasil dari verifikasi yang tengah diselesaikan oleh Kemendag.

“Jadi ini bisa dibayar kalau memenuhi syarat, kalau tidak ya nggak bisa dibayar,” ujarnya kepada awak media saat ditemui di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (22/12).

Pemerintah telah mengeluarkan Rp 7 triliun untuk realisasi Bantuan Langusng Tunai Minyak Goreng. BLT Minyak goreng diberikan setelah subsidi minyak goreng ke peritel dihapus. Anggaran BLT Minyak Goreng masuk dalam Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Reporter: Nadya Zahira
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait